Penggunaan KPS Untuk Program BLSM

• Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM. Penerima BLSM diwajibkan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dokumen pendukung (misalnya, KTP) ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai.

• Pengambilan BLSM dapat dilakukan oleh pihak keluarga yang lain dengan membawa KPS, surat kuasa dan bukti pendukung tambahan, seperti Kartu Keluarga, KTP atau Surat Keterangan Domisili sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tanga yang sama.

• Untuk daerah terpencil dan tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus pembayaran. Pembayaran masih bisa dilaksanakan hingga awal Desember 2013 yang ditentukan oleh kantor pos dan Pemerintah Daerah setempat.

Tentang Program BLSM

Pemerintah melalui BLSM menyalurkan bantuan sementara kepada Rumah Tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Program BLSM diberikan kepada 15.5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011. BLSM diharapkan mampu membantu untuk mempertahankan daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Silahkan unduh materi sosialisasi kepada Rumah Tangga Sasaran tentang cara penggunaan KPS untuk Program BLSM disini. 

Mekanisme /Tata Cara Pengajuan Distribusi Kartu Perlindungan Sosial ( KPS)

Mekanisme Distribusi Kartu Perlindungan Sosial

• PT Pos Indonesia mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) ke Rumah Tangga Sasaran tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat desa/kelurahan. 

• PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan di antaranya:

1. 1. 1. Rumah kosong;
      2. Alamat tidak lengkap;
      3. Alamat tidak dikenal;
      4. Rumah Tangga pindah;
      5. Kiriman ditolak;
      6. Rumah Tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal.

• Setelah proses distribusi KPS, PT. Pos Indonesia membuat daftar KPS yang tidak terkirim (retur) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa/Lurah.

• Berdasarkan daftar KPS yang tidak terkirim (retur), Kepala Desa/Lurah mengisi dan menyusun daftar Rumah Tangga Pengganti melalui musdes/muskel menggunakan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti.

• Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memfasilitasi pengisian dan penyusunan daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti.

• TKSK memfasilitasi pengiriman kembali KPS yang dikembalikan oleh rumah tangga yang merasa tidak berhak, atau penggantian berdasarkan musdes/muskel, untuk selanjutnya direkapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

• TKSK menginformasikan kepada Camat Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari masing-masing desa/kelurahan di kecamatan tersebut. 

Mekanisme Pemutakhiran Penerima KPS

Musyawarah Desa/Kelurahan 

Proses pemutakhiran Rumah Tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (musdes)/musyawarah kelurahan (muskel), yang merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan lokal dalam rangka pemutakhiran penerima KPS. Musyawarah desa/ kelurahan paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu (retur) oleh desa/kelurahan dari TKSK dan kantor pos terdekat. 

Musyawarah desa/kelurahan setidaknya melibatkan:

1. Aparat desa/kelurahan;
2. Kelompok masyarakat desa/kelurahan. Kelompok masyarakat desa/kelurahan dapat terdiri dari tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat;
3. Perwakilan Rumah Tangga sasaran penerima KPS dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun, RW, Jorong atau lainnya, untuk memutakhirkan Daftar Penerima KPS.

Prosedur Pelaksanaan Musyawarah

Musdes/Muskel hanya dapat dilakukan setelah desa/kelurahan menerima surat edaran camat yang berisi rekapitulasi retur. Selanjutnya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah:

• Pemerintah desa/kelurahan mengundang perwakilan kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan Rumah Tangga penerima KPS untuk melaksanakan musyawarah.

• Pemerintah desa/kelurahan melakukan sosialisasi sekaligus menginformasikan jumlah Rumah Tangga yang dapat diganti berdasarkan rekapitulasi retur kartu KPS dan prosedur penggantian rumah tangga.

• Dalam musyawarah desa/kelurahan diharapkan menghasilkan keputusan di antaranya:

• Penarikan KPS bagi Rumah Tangga yang diganti sesuai dengan kriteria Rumah Tangga yang dapat diganti;
• Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup penggantian Rumah Tangga dan Rumah Tangga pengganti;
• Jumlah Rumah Tangga pengganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS yang dikembalikan karena returke PT Pos Indonesia ditambah dengan jumlah Rumah Tangga yang dianggap mampu pada saat musdes/muskel;
• Penentuan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah Rumah Tangga pengganti;
• Berita acara pemutakhiran Rumah Tangga penerima KPS.

• Pemerintah desa/kelurahan mensosialisasikan hasil musdes/muskel kepada masyarakat desa/kelurahan.

Penggantian Rumah Tangga KPS

Penggantian Rumah Tangga KPS merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah yang dilakukan pada tingkat desa/kelurahan. Rumah Tangga yang menjadi pengganti akan mendapatkan SKRTM. Pengisian SKRTM dilakukan oleh Rumah Tangga pengganti dengan didampingi aparat desa dan/atau TKSK serta disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat. SKRTM yang telah disahkan digunakan untuk mendapatkan KPS Pengganti.

Besok Rencana Revisi UU MD3 Dibawa ke Paripurna DPR

AKARTA - Pimpinan DPR langsung bergerak cepat menyiapkan proses revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang menjadi poin utama kesepakatan islah antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Rencananya Rabu (26/11), DPR akan menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan revisi UU MD3 ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2014.

"Pertama, Besok kita akan melaksanakan paripurna pengesahan rencana UU MD3 menjadi prolegnas tahun 2014," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah DPR, Selasa (25/11).

Menurut politikus Partai Demokrat itu, revisi UU MD3 masuk ke Prolegnas 2014 sebagai usul inisiatif DPR. Setelah ditetapkan dalam sidang paripurna besok, maka pembahasan akan berjalan layaknya pembuatan UU lainnya.

"Kita menunggu DIM (daftar inventaris masalah) dan surat dari presiden untuk ditindaklanjuti. Kita berharap bisa selesai di akhir masa sidang ini, tanggal 5 Desember (2014)," tandasnya.

Dalam kesepakatan islah KIH-KMP, revisi UU MD3 diperlukan untuk menambah jumlah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Selain itu, revisi juga untuk menghapus hak DPR melakukan interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat di komisi karena dinilai tumpang tindih dan membahayakan pemerintah.(fat/jpnn)

Tarif Bus Pasca Kenaikan Harga BBM

Tarif Bus Pascakenaikan Harga BBM

-Cirebon-Bandung (Patas) dari Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu
-Cirebon-Semarang (Patas) dari Rp65 ribu menjadi Rp75 ribu
-Cirebon-Merak (Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp62 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp93 ribu
-Cirebon-Merak (Non Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp86 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp130 ribu
-Cirebon-Bandung (Ekonomi) dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu
-Cirebon-Jakarta (Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp60 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp86 ribu
-Cirebon-Tasik dari Rp30 ribu menjadi Rp35 ribu
-Cirebon-Semarang (Ekonomi) dari Rp50 rirbu menjadi Rp60 ribu
-Cirebon-Yogyakarta, dari Rp115 ribu menjadi Rp145 ribu

Harga BBM Naik, Tarif Bus AKAP Melonjak

CIREBON - Kenaikan harga BBM yang diterapkan Pemerintahan Jokowi-JK belum lama ini, juga berdampak pada kenaikan tarif bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Cirebon, kenaikan tarif bus rata-rata menembus Rp10 ribu. Bahkan ada juga tarif bus yang melonjak hingga Rp30 ribu.

Pengurus Perusahaan Otobus (PO) Coyo, Oban mengatakan, kenaikan tarif baru dilakukan beberapa hari pasca harga BBM naik. Pasalnya, rata-rata pelaksana lapangan harus menunggu kebijakan dari masing-masing perusahaan untuk kenaikan tarif.

"Memang saat awal sopir dan yang lainnya juga sempat mengeluh karena dengan tarif yang lama dan harga BBM yang naik, agak susah untuk menutup setoran, akhirnya dinaikkan," tuturnya.

Di PO Coyo, rata-rata tarif naik sebesar Rp10 ribu. Kenaikan tarif tersebut diakui Oban tidak begitu dikeluhkan penumpang lantaran mereka sudah mengetahui kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan harga BBM.

Perwakilan bus Setia Negara, Benny mengatakan, pasca kenaikan tarif BBM, setoran ke perusahaan juga ikut naik. Bila sebelumnya dalam sekali jalan pihaknya hanya ditarget Rp820 ribu, kini target meningkat tajam menjadi Rp1,120 juta.

Yang menjadi persoalan, terkadang penumpang bus tidak membayar sesuai tarif yang ada. "Sekarang saja tarif belum kita naikan. Tapi kadang penumpang bayarnya di bawah tarif lama," tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Terminal Harjamukti, Edi Kurniadi ST mengatakan, pasca kenaikan BBM memang terjadi kenaikan tarif pada bus di lingkungan terminal Harjumkti. Namun, Edi mengaku kenaikan tarif tersebut tidak terlalu tinggi. "Rata-rata kenaikan Rp10 ribu," lanjutnya.

Secara resmi, kata Edi, pemerintah pusat baik kementerian ataupun instansi lainnya belum mengirimkan surat perihal kenaikan tarif. Hanya saja, untuk beberapa jenis bus komersial atau non ekonomi, kenaikan tarif dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan.

"Ada juga yang berdasarkan keputusan organda. Yang jelas secara resmi, kita belum menerima perihal kenaikan tarif bus itu," tukasnya.  (kmg/jml)

Tarif Bus Pascakenaikan Harga BBM

-Cirebon-Bandung (Patas) dari Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu
-Cirebon-Semarang (Patas) dari Rp65 ribu menjadi Rp75 ribu
-Cirebon-Merak (Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp62 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp93 ribu
-Cirebon-Merak (Non Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp86 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp130 ribu
-Cirebon-Bandung (Ekonomi) dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu
-Cirebon-Jakarta (Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp60 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp86 ribu
-Cirebon-Tasik dari Rp30 ribu menjadi Rp35 ribu
-Cirebon-Semarang (Ekonomi) dari Rp50 rirbu menjadi Rp60 ribu
-Cirebon-Yogyakarta, dari Rp115 ribu menjadi Rp145 ribu

Pertamax Turun, Premium Eceran Sepi Pembeli

PRABUMULIH - Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang diberlakukan oleh PT Pertamina sejak kemarin (22/11)  yakni dari Rp 10.200 per liter menjadi Rp 9.950 per liter atau tepatnya turun Rp 250, membuat sejumlah pedagang eceran dikota Prabumulih gigit jari.

Pasalnya, turunnya harga Pertamax ini menyebabkan sejumlah konsumen yang sebelumnya membeli bensin dieceran apabila terjadi antrean panjang saat pembelian bensin di SPBU, kini beralih ke Pertamax.

Gunadi (42) warga Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan menegaskan dengan penurunan harga pertamax, dirinya lebih memilih pertamax daripada membeli bensin dieceran.

"Jelas kita memilih Pertamax lah, harganya lebih murah Rp 50 dari pada bensin di eceran. Apalagi kadar minyak Pertamax lebih bagus, kalau eceran sudah sebotolnya tak sampai 1 liter, kurang-kurang campuran lagi bensinnya," ungkapnya.

Sementara itu, Puri (24) warga kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara mengatakan jika pascaturunnya harga Pertamax, penjualan bensin ecerannya menurun drastis.

"Oleh bensin naek kemaren bae, pembeli minyak ni lah turun. Tambah kabar Pertamax turun, jadi tambah sepi. Biaso sehari itu biso 15 botolan laku, ini sampe nak sore baru laku duo botol.

Disinggung apakah akan menurunkan harga eceran, Puri menegaskan jika dirinya belum berniat untuk menurunkan harga bensin yang dijualnya tersebut, mengingat akan berpengaruh pada omzet penjualannya.

"Hargo semak ini be untung kami la kecik, apolagi diturunke. Soalnyo kami bensin ini ngambek di uwong, bukan beli dewek di SPBU, olehnyo motor kami muatannyo sedikit, jadi dari pada dapet capeknyo bae, enak kami ngambek di uwong," terangnya. (dek/RMOL)

Operasi Zebra Selama Dua Pekan

Personel kepolisian memeriksa kelengkapan surat kendaraan warga. Foto: dok.Indopos/JPNN

PALEMBANG - Jajaran Direktorat Polisi Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan selama dua pekan ke depan, akan melakukan penertiban kepada seluruh para pengendara lalu lintas untuk penertiban kendaraan, mulai dari adanya pelanggaran trafic light hingga kelengkapan pengendara.

Direktur Lantas Polda Sumsel, Kombes Pol Suharsono mengatakan, pelaksanaan penertiban kendaraan selama dua pekan itu guna meminimalisir jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi.

Kata Suharsono, titik operasi zebra itupun tersebar di beberapa tempat wilayah Sumsel.

"Seluruh ruas jalan dilakukan penertiban. Ini karena pengguna jalan, makin hari sepertinya tidak menuruti peraturan lalu lintas," ujar Suharsono, Minggu (23/11)

Dilanjutkan Suharsoni, jika para pengendara tidak dilengkapi surat menyurat ataupun kelengkapan kendaraan akan dikenakan sanksi tegas berupa tilang.

"Pengendara itu harus memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan serta surat menyurat kepemilikan kendaraan" tandasnya. (jie/RMOL)

DPD Protes Tak Diajak Revisi UU MD3

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang akan dilakukan DPR. 

Menurut Wakil Ketua DPD, Faruq Muhammad, revisi tersebut berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak melibatkan DPD.

"Karena itu kami segera berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan Badan Legislas agar DPD segera diikutsertakan dalam rencana revisi UU MD3 ini," kata Faruq di Jakarta, Minggu (23/11).

Secara substansial UU tentang MD3 tidak perlu direvisi. Faruq juga mempertanyakan peran DPD dihilangkan padahal revisi hanya sebagai kesepakatan damai fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR itu tak melibatkan DPD.

"Kompromi politik antara KIH dan KMP kan bukanlah hal yang mendesak dan luar biasa sehingga peran DPD harus dihilangkan," paparnya. (rmo/jpnn)

Cikarang Dry Port Siap Hadapi MEA 2015

JAKARTA -- Benny Woenardi, Managing Director PT Cikarang Inland Port, mengatakan, Cikarang Dry Port (CDP) berhasil membuktikan diri sebagai pelabuhan darat terintegrasi pertama di Indonesia yang diakui Asia.

Menurutnya, hal ini menjadi modal CDP untuk mendukung dan memperlancar kegiatan kepelabuhan di Tanjung Priok serta meningkatkan daya saing indonesia menjelang MEA 2015.

"Kami berhasil membuktikan sebagai pelabuhan yang terintegrasi pertama di Indonesia yang diakui pelaku logistik Asia. Kami juga siap mendukung dan memperlancar dwelling time di pelabuhan di Tanjung Priok serta menyediakan solusi konektivitas intermoda yg terigrasi," ujar Benny Woenardi, Managing Director PT Cikarang Inland Port, pengelola Cikarang Dry Port, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/11).

Pengakuan industri logistik Asia ini memang pantas disematkan kepada Cikarang Dry Port yang berkomitmen menjadi Integrated Port Logistics Facilities.

Hanya dalam waktu 4 tahun, sejak  pertama  kali  dibangun  pada  2010,  perkembangan  Cikarang  Dry  Port  sebagai pelabuhan alternatif dan kepanjangan (spoke) dari Pelabuhan Tanjung Priok cukup progresif dan menjanjikan dengan terobosan layanan intermoda yg memadukan pelayanan pelabuhan international (export – import) dan distribusi domestik yg berbasis kepada angkutan kereta api, laut dan darat (intermoda terpadu).

Fakta lainnya, jika pada 2012 hanya ada 7 customers/shipper, sekarang hingga Oktober 2014 sudah ada 300 lebih shipper dan buyer yang memindahkan kegiatannya dari Tanjung Priok ke Cikarang Dry Port.

“Dengan fasilitas dan layanan yang semakin membaik dan pengakuan dari pelaku logistik, kami akan menjadikan utilisasi Cikarang Dry Port lebih baik lagi untuk mendukung kegiatan logistik dan supply chain industri di Jabodetabek khususnya dan Indonesia pada umumnya,”sambungnya.

Peningkatan jumlah layanan jasa kepelabuhan ini tentu saja berdampak kepada kapasitas pemakaian lahan di Cikarang Dry Port.

Dari total kapasitas daya tampung kontainer pertahun di Cikarang Dry Port mencapai 400.000-500.000 TEUs, lanjutnya, saat ini sudah terpakai 46% hingga  52%. Tak heran dalam dalam ajang Supply Chain Asia Award 2014 beberapa waktu lalu, CDP diganjar penghargaan untuk kategori Asia Logistics Centre/Park of the Year Award.

"Dengan luas lahan  yang  tersedia, nantinya  Cikarang Dry Port akan dapat menampung kapasitas layanan kontainer hingga 2,5 juta TEUs per tahun.,"paparnya.

Hingga  saat  ini  proses  distribusi  yang  dilakukan  oleh  Cikarang  Dry  Port,  tidak  hanya melayani  jalur pelabuhan laut, namun juga untuk pengiriman barang domestik seperti ke Bandung dan Surabaya bisa menggunakan kereta api.

Dengan  fasilitas intermoda terintegrasi di Cikarang Dry Port serta dukungan SDM dan IT yang handal, CDP siap meningkatkan kualitas layanan pelabuhan, logistik center, angkutan kereta  kontainer,  distribusi  (intermoda  terpadu)  untuk  meningkatkan  daya  saing  logistik Indonesia menghadapi MEA 2015. (sam/rl/jpnn)

Yuddy Sebut Honorer Wewenang Pemda

BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, bahwa pemerintah pusat belum memastikan mengangkat ribuan honorer kategori dua (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Itu bukan wewenang kita, tetapi wewenang pemerintah daerah,"ujar Yuddy saat diwawancarai di Bandung, Minggu (23/11).

Dia mengatakan, pengangkatan para honorer hanya akan memberatkan keuangan APBD, terutama bagi daerah yang belanja pegawainya sudah lebih 50 persen.

Dia meminta semua instansi tetap memperhatikan nasib para honorer tersebut.

"Seyogyanya Kementerian turun tangan, karena ini merupakan tanggung jawab sosial. Konsekuensinya harus ikut aturan yang berlaku dan tidak ada perbedaan (honorer) dengan CPNS umum," tukasnya, seperti diberitakan RMOL Jabar.

"Kita juga tetap profesional dalam penyaringan ini. Kedepan kita tetap tidak mau meluluskan PNS yang tidak berintegritas, berkualitas, dan kompeten,"pungkasnya. (mhs/RMOL)

PBB Sebut Australia Langgar HAM karena Penjarakan Remaja Tanpa Pembebasan Bersyarat

PBB menilai Australia telah melanggar ketentuan HAM dengan memenjarakan dua remaja seumur hidup pada tahun 1988 tanpa kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat sama sekali.

Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan temuannya dalam menanggapi keluhan yang diajukan oleh dua orang yang telah berada di penjara selama 26 tahun.

 

PBB mengatakan pasangan, yang kini berusia 40-an harus diberikan kemungkinan untuk meminta pembebasan bersyarat dan mengatakan hukuman seumur hidup bagi anak-anak tanpa kemungkinan pembebasan itu "kejam dan tidak manusiawi".

 

Kedua warga Australia itu dihukum pada tahun 1988 dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis berusia 20 tahun, Janine Balding ketika mereka berusia 14 dan 16.

 

Balding diculik oleh lima remaja yang menodongkan pisau dari sebuah tempat parkir di stasiun kereta.  Korban kemudian diperkosa dan dilemparkan ke danau.

 

Kuasa hukum senior dari lembaga Human Rights Law Centre, Ruth Barson, mengatakan sanksi hukum yang diterima kedua remaja itu sangat tidak masuk akal karena sama saja dengan memenjarakan kedua anak itu dan membuang kuncinya.

 

"Pada saat ini, hukum mengatakan bahwa mereka hanya diperbolehkan untuk diberikan pembebasan jika mereka tidak mampu lagi menjalani hukuman atau sudah menjelang kematian mereka," katanya.

 

"Komite Hak Asasi Manusia menemukan bahwa itu bukan sebuah keputusan hukum yang tulus dan bukan sebuah sanksi hukum yang memenuhi ketentuan hak asasi bagi seseorang yang melakukan kejahatan ketika masih berusia anak-anak.

 

"Bob Carr, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Utama, memperkenalkan aturan yang menyatakan dirinya menginginkan, lewat-kata-katanya yang berbunyi 'ingin membeton mereka di selnya'. Komite HAM PBB menilai itu sebagai pelanggaran HAM.

 

Dalam laporannya juga, Komite HAM PBB mengatakan Hakim Peter Newman berkomentara mengenai sulitnya tugas yang harus dia laksanakan 'mengingat kedua pelaku merupakan remaja belia' ketika dirinya harus menjatuhkan sanksi hukum penjara seumur hidup bagi kedua remaja tersebut ketika itu.

 

Meskipun usia mereka masih tergolong anak-anak, namun menurut Hakim Newman menilai kejahatan yang dilakukan oleh keduanya sangat keji dan kemudian memutuskan sanksi dengan menyatakan ' tidak ada satupun dari pelaku yang melakukan kejahatan semacam ini pantas dibebaskan,"

 

Namun Komite HAM PBB berpendapat aturan yang berlaku pada tahun 1990  itu tidak mempertimbangkan usia pelaku dan itu bertentangan dengan Konvensi Hak Anak PBB.

UMK Batam Tetap Rp 2.685.302

BATAM - Keputusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menentukan besaran angka Upah Minimum Kota (UMK) tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun diwarnai protes dari asosiasi pengusaha, keputusan tersebut tetap harus dijalankan.

"Kami sudah sampai pada keputusan. Kalau mereka menolak, ya itu hak mereka," kata HM Sani, Gubernur Kepri saat ditemui usai membuka rapat kerja Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kepri di Aula PIH, Sabtu (22/11).

Menurut Sani, penentuan angka UMK masih dipegang oleh pemerintah. Begitu juga mengenai besaran UMK untuk kelompok usaha tertentu. Pengusaha yang menilai penetapan UMK untuk kelompok usaha hanya ditetapkan pengusaha dan serikat pekerja saja itu merupakan sebuah sikap tidak setuju saja. Setiap orang boleh merasa tidak setuju.

"UMK itu sendiri kan sudah kami naikkan. Tentu akan ada dampak ke yang lainnya (UMK untuk kelompok usaha, red)," ujarnya.

Kemarin, Sani menentukan UMK Batam sebesar Rp2.685.302. Sementara untuk upah kelompok industri logam berat (K1) sebesar Rp2.851.687, industri elektronik (K2) Rp2.694.335 dan industri garmen dan jasa (K3) Rp2.668.177.

Keputusan tersebut segera saja mendapat penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Ketua Apindo Kepri Cahya menilai, upah minimum berdasarkan kelompok usaha dalam SK Gubernur Kepri yang diambil dari surat rekomendasi Wali Kota sama sekali tidak mempunyai dasar hukum.

Apindo menganjurkan pengusaha bisa mengabaikan membayar upah kelompok. Indonesia hanya dikenal UMP atau UMK dan UMSP ( upah minimum sektor provinsi) serta UMSK (upah minimum sektor kota).

"Khusus untuk UMSP dan UMSK, Gubernur hanya dapat menetapkannya atas dasar kesepakatan organisasi pengusaha dengan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum," ujarnya. (ceu)

Berkas Video Mesum PNS Masih Diperiksa Kejaksaan

SERANG - Polda Banten masih menunggu hasil perkembangan hasil pemeriksaan berkas kasus pengunggah video mesum oknum PNS Banten. Sementara ini berkas tersebut masih diteliti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Banten.

"Sudah ada di kejaksaan, tinggal nunggu P-21," ungkap Kasubdit II Fismondev AKBP Dadang Herli Saputra dilansir Radar Banten (Grup JPNN.com), Jumat (21/11).

Dadang menjelaskan, terkait pasal tambahan yang menjerat FR karena melakukan pemerasan terhadap IF, kemungkinan besar tidak digunakan. Dadang menilai tindak pemerasan itu terjadi setelah FR mengunggah video mesum.

"Kemungkinan tidak mengenakan KUHP nya. Karena permintaan uang terjadi setelah upload. Kita jerat dengan undang-undnag ITE dan pornografi, karena secara lisan jaksa menilai itu sudàh berat sudah," jelasnya.

Sementara ini, lanjut Dadang belum ada petunjuk dari kejaksaan terkait kelanjutan kasus yang sempat menghebohkan Pemprov Banten khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

"Belum ada petunjuk dari kejaksaan sudah dua pekan ini," terangnya

.

Sebelumnya diberitakan, berkas perkara tersangka FR, pelaku sekaligus pengunggah video mesumnya dengan seorang perempuan berseragam pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Banten berinisial IF, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, pada Jumat (7/11).

Hingga kini, Penyidik Subdit II Fiskal Moneter Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten masih menunggu jaksa rampung meneliti berkas.(jpnn)

Sumber : JPNN.COM

6 Negara Ramaikan Pameran Mainan, Game dan Komik Perdana di Indonesia

Sejumlah seniman dan custom player pose bareng dalam jumpa pers di GLITCH Imaginarium, Fairgrounds, SCBD, Kamis (20/11). Foto: Donnie Pratama Putra/JPNN.com

AKHIR pekan ini, JIExpo Kemayoran bakal dihebohkan dengan pameran mainan, permainan dan komik. Ya, untuk pertama kalinya di Tanah Air, hadir Indonesia Toy, Game & Comic Convention (ITGCC) yang akan digeber pada 22-23 November ini.

Sebelumnya acara serupa yang bertajuk Singapore Toy, Game & Comic Convention Centre (STGCC) digelar di Singapura dan menjadi acuan digelarnya ITGCC.

ITGCC merupakan perpaduan budaya populer timur dan barat seperti mainan, game dan comic yang disatukan dalam sebuah pameran. ITGCC menampilkan custom player (cosplay) seperti superhero dan sesuai karakter yang ada pada game, comic dan mainan. ITGCC menawarkan kesempatan unik bagi pecinta komik, mainan, games, anime, manga dan barang koleksi serta kesempatan untuk bertemu dengan icon cosplay.

Pameran ini diikuti 92 peserta dari 6 negara diantaranya; Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Nama-nama besar seperti Hot Toys, 2Spot Communications, LEGO, XM Studios, re:ON Comics dan Boomzap Entertainment turut meramaikan daftar peserta ITGCC.

ITGCC juga dihadiri 68 seniman dari 5 negara. Selain itu, ada 21 produk baru dan eksklusif seperti mainan, game, komik dan barang – barang koleksi lainnya.

ITGCC turut dimeriahkan oleh Vampy Bit Me seorang Cosplayer asal Amerika Serikat yang tergabung dalam kelompok pembuat kostum/prop bernama Team Mantium Designs. Wanita ini sudah menyukai aneka costum player dari berbagai karakter sejak kecil. Wanita yang memakai kostum salah satu karakter film X-Men ini juga mengatakan karakter dalam film dan Marvell Comics yang membuatnya menjadi gemar membuat kostum sendiri.  

Vampy sudah menyiapkan beberapa kostum ciptaan nya sendiri pada ITGCC pekan depan.  "Ibu saya pandai menjahit sehingga ia yang mengajarkan bagaimana cara membuat kostum yang baik dan sesuai dengan karakter yang diinginkan. Saya lebih senang menciptakan costum sendiri karena sangat nyaman digunakan," tuturnya saat jumpa pers di GLITCH Imaginarium, Fairgrounds, SCBD, Kamis (20/11).

Tidak hanya sekedar pameran, ITGCC juga menyediakan lomba dan hadiah menarik.  Lego mengadakan kompetisi merakit model LEGO dengan kategori individu serta kategori  orang tua dan anak dengan berbagai hadiah yang disponsori Lego. Hot Wheels juga akan mengadakan kompetisi balap pada tanggal 23 November jam 1 siang. Para penggemar dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut dengan melakukan pembelian minimal Rp. 50.000 tanggal 22-23 November di booth Hot Wheels untuk memenangkan produk menarik senilai Rp. 1.800.000.

Pada pameran tersebut XM Studios, pematung dari Singapura, akan melakukan undian untuk pembuatan sebuah patung premium Magneto. 2Spot akan menampilkan produk baru mereka melalui kolaborasi dengan Avex, menampilkan Bloody Bunny  dan Ayupan, karakter Avex berdasarkan atas penyanyi pop Jepang Ayumi Hamasaki.

"ITGCC membawa acara budaya populer di Indonesia ke tahapan baru, yang dapat kita lihat dari jumlah peserta pameran dari berbagai negara, yang ikut dalam acara ini. Selain itu, acara ini juga memberikan kesempatan bagi seniman Indonesia untuk mempromosikan hasil karya mereka secara internasional. Kami sangat senang memiliki kesempatan memperkenalkan acara ini dan kami berharap ITGCC dapat menyajikan pengalaman terbaik untuk penggemar budaya populer di Indonesia," ujar Senior Manager, Project and Content, Pop Culture Cluster Reed Exhibitions, Rita Magnus. (mg2/jpnn)

Wow, Warga Indonesia Punya KTP Malaysia

Wow, Warga Indonesia Punya KTP Malaysia. JPNN.com

NUNUKAN – Warga Kecamatan Lumbis, khususnya yang berdomisili di desa perbatasan, memiliki identity card (IC)/KTP Malaysia. Sebagian warga di Desa Labang, misalnya. IC merupakan dokumen untuk mempermudah jalan masuk ke Malaysia melalui pintu Bantul-Keningau, Sabah. Untuk mendapatkan IC itu, ada cara yang bisa dilakukan warga Desa Labang.

Yakni, memiliki keluarga yang telah menetap lama hingga menjadi warga Bantul-Keningau. Di antara mereka, ada yang kawin silang, tetapi dengan sesama suku Dayak atau murut dalam bahasa Malaysia. Yang pria beristri pompuan (wanita, Red) warga Malaysia atau sebaliknya. Jalan lain lebih sulit seperti menjadi TKI ilegal atau nekat menerobos hutan hanya demi mengejar kesejahteraan di negeri jiran tanpa dokumen sah.

’’Anak perempuan saya di Malaysia kawin dengan orang Keningau. Karena itu, saya bisa dapatkan IC,’’ kata Talakan, 61, warga Labang yang mengaku sering lalu-lalang ke Malaysia hanya dengan modal IC tadi.

Sebelum mendapat IC, Talakan mengaku kerap dijamin anaknya saat masuk ke Malaysia. Anaknya yang bernama Kilau tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang jaminan supaya Talakan tidak sampai ditahan polisi Malaysia karena tidak memiliki dokumen sah.

Namun, setelah sekian lama dia kerap berkunjung atau menengok anak dan cucu, akhirnya ada juga tawaran untuk bisa menjadi warga Malaysia.

’’Datanglah mereka pengurus pembuatan IC. Lalu, saya difoto dan tidak lama keluar IC itu,’’ kenangnya.

Untuk biaya pembuatan IC, Talakan dan anaknya sedikitnya mengeluarkan uang senilai RM 500 (kurs rupiah Rp 3.800 per 1 ringgit, Red) atau senilai Rp 1.900.000. Nilai tersebut cukup mahal ketimbang mengurus KTP di Indonesia yang gratis.

’’IC ini hanya untuk dokumen penting supaya mudah masuk ke Malaysia. Jadi, tidak lagi sembunyi-sembunyi,’’ tuturnya.

Talakan mengungkapkan, selain dirinya, beberapa warga lain memiliki IC. Hanya, ketika koran ini mencari kebenaran itu, banyak warga yang terkesan tutup mulut telah memiliki IC. Entah takut atau tidak. Namun, yang jelas, IC Talakan menjadi salah satu bukti bahwa sebagian warga Labang, Sumantipal, dan beberapa warga desa lainnya juga telah memiliki IC.

Saat berada di Keningau, lanjut Talakan, dirinya tidak melakukan kebiasaan warga Nunukan atau Sebatik saat melancong ke Tawau-Malaysia yang langsung memborong makanan dan minuman. Dia mengaku hanya sekadar kangen anak dan cucu. Itulah motivasinya mendapatkan IC. ’’Saya tidak borong makanan dan minuman meski murah di Malaysia,’’ ucapnya.(ica/doo/JPNN/c20/diq)

Sumber : Jpnn.com

Eks Bank Century Resmi Dibeli Investor Jepang

Foto: Beky Subechi/Jawa Pos

JAKARTA – Bank Mutiara resmi mendapatkan pemilik baru. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mutiara menyetujui pengambilalihan saham PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) oleh J Trust, perusahaan investasi Jepang. Selain persetujuan pengambilalihan saham, RUPSLB juga menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan pengurus.

”Kami bersyukur bahwa proses penjualan Bank Mutiara telah mencapai tahap akhir dan dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Kepala Eksekutif LPS Kartika Wijoatmodjo.

Dalam transaksi itu, LPS telah mengalihkan 99 persen sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilai Rp 4,41 triliun yang telah selesai dibayar pada hari ini (20/11). Angka tersebut sesuai dengan price to bookvalue (PBV) atau nilai buku sekitar 3,5 kali.

”Kami harap J Trust sebagai pemilik baru dapat membawa perkembangan yang semakin baik bagi Bank Mutiara dan perbankan nasional,” terangnya. Dia menambahkan, pengalihan saham LPS kepada J Trust juga menandai berakhirnya proses penanganan bekas Bank Century itu oleh LPS.

Sementara itu, perubahan pengurus Bank Mutiara Tbk yang disetujui oleh RUPSLB adalah pemberhentian dengan hormat Didik Madiyono sebagai komisaris dan Gandhi Ganda Putra sebagai direktur utama. Selain itu juga adanya pengunduran diri Eko B. Supriyanto sebagai komisaris. Di lain pihak, RUPSLB mengangkat Nobiru Adachi sebagai komisaris.

RUPSLB ini merupakan tahapan akhir dari proses penjualan Bank Mutiara yang telah dimulai sejak 2011. Sesuai dengan Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004 pasal 42, LPS wajib menjual Bank Mutiara paling lambat enam tahun sejak dimulainya penanganan oleh LPS, yakni akhir November 2014. (gal/fal)

Menakar Kemampuan Vietnam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (2)

Menakar Kemampuan Vietnam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (2)
Perusahaan Tak Mampu Naikkan Gaji, UMK Buruh Hanya Rp 1,5 Juta Per Bulan

KORBAN KRISIS : Proyek monorail di Hanoi, Vietnam, yang dibangun pada 2010 mangkrak karena krisis ekonomi Vietnam pada 2011. Foto: Agus Wirawan/Jawa Pos

Dalam kondisi ekonomi yang baru bangkit dari keterpurukan, Vietnam harus bersiap menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2014. Bagaimana kondisinya saat ini?

Laporan Agus Wirawan, Hanoi

SEPERTI Indonesia, Vietnam mengalami beberapa kali krisis ekonomi karena kondisi eksternal dan internal. Yang terakhir terjadi karena banyak utang luar negeri yang jatuh tempo pada akhir 2011. Naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) terhadap dong Vietnam (VND) mengakibatkan harga-harga melambung tinggi.

’’Awal 2011, datang ke Vietnam punya uang Rp 2 juta, tukar dong masih dapat VND 1,3 juta. Terus, awal 2013, uang itu saya tukar lagi ke rupiah, cuma dapat Rp 650 ribu. Nyusutnya banyak sekali,’’ ujar Soenaryo, procurement managerThang Long Cement Company (TLCC), anak perusahaan PT Semen Indonesia di Vietnam, saat ditemui di kantornya kemarin (19/11).

Naiknya harga barang membuat inflasi 2011 melonjak hingga 18,5 persen. Hal itu memperburuk kondisi Vietnam yang tahun sebelumnya mengalami inflasidouble digit, 11,5 persen. Meski begitu, pemerintah Vietnam masih yakin bisa bertahan karena pengalaman menghadapi inflasi pada 1998 yang mencapai 160 persen dan 2008 sebesar 23 persen. Saat itu, harga-harga barang merangkak naik, terutama yang impor. Sementara itu, pendapatan masyarakat secara umum tidak naik.

’’Upah minimum rata-rata di Vietnam hanya VND 3.000.000 atau sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Setelah krisis ekonomi dan inflasi 18,5 persen, gaji mereka tetap segitu karena perusahaan tidak mampu menaikkan gaji hingga 18 persen,’’ tuturnya.

Berdasar data Kedutaan Besar Indonesia di Vietnam, upah minimum buruh juga ditetapkan per daerah. Berdasar aturan yang berlaku per 31 Desember 2011, upah buruh untuk perusahaan swasta ditetapkan VND 2.350.000 di kota utama seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. Untuk kota menengah, upah ditetapkan VND 2.100.000 dan di kota kecil minimal VND 1.650.000 per bulan.

Hal itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Vietnam selama beberapa tahun terakhir. Banyak suami istri yang terpaksa bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di penitipan anak demi mencari uang. ’’Terpaksa dua-duanya bekerja. Kalau nggak, ya nggak cukup buat beli susu anak. Karena itu, tingkat pengangguran rendah,’’ ungkap Soenaryo.

Tingkat pengangguran di Vietnam tahun lalu hanya 2,22 persen dari total angkatan kerja. Di antara total jumlah penduduk yang mencapai 92 juta orang, yang tercatat sebagai pekerja 52,9 juta orang. ’’Di sini, upah tenaga kerja memang murah. Ditambah tidak ada demo-demo seperti di Indonesia,’’ kata pria yang dulu bekerja di Semen Gresik tersebut.

Chief Finance Department TLCC Herarsa Pambudi menambahkan, dengan gaji sekecil itu, pekerja di Vietnam tidak mampu membeli aset-aset penting seperti rumah dan mobil. ’’Kalau di Indonesia harga rumah tipe 36 cuma Rp 250 juta, di sini dua kali lipatnya, 500 juta dong. Dengan gaji 3–5 juta dong, mana cukup? Wajar kalau mereka harus kerja keras,’’ tandasnya.

Pria yang akrab dipanggil Ipam itu menambahkan, harga mobil juga mahal, dua kali lipat harga mobil di Indonesia. Karena itu, hanya orang-orang kaya yang mampu membeli mobil baru di Vietnam. ’’Karena mobil nggak terjangkau, kebanyakan masyarakat Vietnam mampunya beli sepeda motor. Karena itulah jalanan penuh dengan motor,’’ paparnya.

Kondisi ekonomi Vietnam memang melambat sejak krisis ekonomi 2011 itu. Banyak proyek infrastruktur yang terpaksa dihentikan sementara karena sulitnya dana. Tercatat, kredit perbankan hanya tumbuh 12 persen pada 2011. Padahal, pada 2010, pertumbuhan kredit mencapai 27,68 persen. Itu menunjukkan bahwa bank sangat berhati-hati dalam mengucurkan pinjaman.

Pada 2012 hingga 2013, pemerintah masih berusaha menata kembali kondisi ekonomi negara. Fokusnya adalah menurunkan inflasi. Tahun ini, pergerakan ekonomi mulai terlihat. Namun, negara yang menjadi anggota tetap ASEAN pada 28 Juli 1995 tersebut masih perlu mengejar banyak ketertinggalan di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti.

Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Mayerfas mengungkapkan, saat ini Vietnam berada dalam masa transisi untuk menjadi ekonomi industri yang modern dengan prioritas utama seperti menstabilkan ekonomi, membangun kembali infrastruktur, serta menciptakan tenaga kerja berketerampilan. ’’Vietnam berusaha memperkuat industri berbasis pasar,’’ jelasnya.

Data Bea Cukai Vietnam menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap barang-barang impor. Nilai impor berbagai jenis barang konsumsi dan produksi Vietnam terus meningkat setiap tahun. Dalam lingkup regional, hal itu mengakibatkan defisit perdagangan Vietnam dengan ASEAN mencapai USD 3,34 miliar atau sekitar ****Rp... selama 10 bulan pertama 2014.

Ekspor Vietnam ke negara-negara ASEAN mulai Januari hingga Oktober 2014 mencapai USD 15,66 miliar dan impor USD 19 miliar. Ekspor terbesar Vietnam adalah ke Malaysia (USD 3,29 miliar); Thailand (USD 2,87 miliar); Indonesia (USD 2,35 miliar); Singapura (USD 2,33 miliar); dan Kamboja (USD 2,13 miliar). Ekspor terbanyak berupa kayu, garmen, serta tekstil.

Sementara itu, Vietnam banyak mengimpor barang dari Singapura dengan nilai mencapai USD 5,85 persen, disusul Thailand (USD 5,79 miliar); Malaysia (USD 3,39 miliar); dan Indonesia (USD 2 miliar) pada 10 bulan pertama tahun ini. Berdasar data Januari hingga Oktober 2014, defisit perdagangan Vietnam tercatat terjadi dengan Singapura, Thailand, dan Indonesia, sedangkan surplus perdagangannya hanya terjadi dengan Kamboja dan Myanmar.

Menurut Mayerfas, Vietnam merupakan pasar utama ekspor produk kertas Indonesia seperti kertas fotokopi, kertas tisu, tisu makan, dan facial tissue. Tahun lalu, impor kertas dari Indonesia mencapai USD 232,78 juta. Impor tersebut membuktikan bahwa produk kertas Indonesia sangat berkualitas. ’’Sekaligus membuktikan bahwa kertas Indonesia aman dan tidak terbuat dari kayu ilegal,’’ jelasnya. (*/c5/kim)

Pelindo III Tegaskan Operasional Pelabuhan Tetap Berjalan

JAKARTA - Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto memastikan semua kegiatan operasional di terminal pelabuhan berlangsung normal meski truk-truk pengangkut muatan tidak dapat keluar dari terminal pelabuhan.

Hal tersebut disampaikan terkait aksi Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menyatakan mogok beroperasi pasca diumumkannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Operasional bongkar muat tetap berlangsung meski truk-truk pengangkut muatan tidak dapat keluar dari terminal pelabuhan. Para sopir truk memarkir kendaraan mereka di lingkungan pelabuhan. Itu menjadikan beberapa terminal pelabuhan terlihat penuh oleh truk yang terparkir," ungkap Edi dalam siaran persnya, Kamis (20/11).

Meski pelabuhan terlihat penuh, Edi menegaskan bahwa kegiatan operasional bongkar muat barang kargo maupun petikemas di wilayah kerja Pelindo III tidak terpengaruh kegiatan mogok yang dilakukan oleh Organda.

“Kegiatan operasional bongkar muat barang sampai saat ini masih tetap berlangsung, seperti di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin, Tenau Kupang, dan pelabuhan lain. Semua kapal kita layani sesuai dengan permintaan dan kebutuhan,” tandasnya. 

Asia Carrera Gunakan Topi Wakul untuk Foto SIM

FOTO surat izin mengemudi (SIM) milik Jessica Steinhauser, warga Salt Lake City, bisa jadi begitu nyeleneh. Bukannya berdandan cantik, dia malah mengenakan topi wakul (bakul berlubang-lubang untuk tempat nasi). Katanya, itu adalah penanda identitas keagamaannya.

Ya, Jessica adalah penganut Church of the Flying Spaghetti Monster alias aliran pengikut Monster Spageti Terbang. Gerakan tersebut muncul pada 2005 sebagai protes terhadap ”ajaran” atau teori evolusi.

Mereka percaya bahwa alam semesta ini diciptakan secara sadar oleh sosok Tuhan berwujud dua bakso raksasa dengan tangan-tangan tentakel yang berwujud spageti. Lengkap dengan ceceran sausnya. Yummy...

Karena itu, penganutnya pun kerap disebut sebagai Pastafarianis. Nah, pengikut yang taat selalu mengenakan tutup kepala dari alat-alat masak. Salah satunya adalah wakul yang memang bisa digunakan untuk meniriskan spageti atau pasta.

Saat foto pada 29 September, Jessica sempat ragu-ragu apakah diperbolehkan petugas atau tidak. Tapi, semuanya no problem. ”Ternyata, sangat-sangat-sangat gampang. Saya kaget,” ujar perempuan 41 tahun itu.

Direktur Divisi SIM Utah Nannette Rolfe mengatakan, sudah sekitar selusin Pastafarianis yang berfoto SIM memakai topi nyeleneh. ”Sepanjang wajahnya kelihatan, semua tidak masalah,” ungkapnya.

Karena itu, Jessica pun gembira. ”Saya bangga menyatakan diri sebagai ateis,” tutur perempuan beranak tiga tersebut.

Oh ya, Jessica adalah pekerja seni. Dia juga dikenal sebagai Asia Lemmon. Saat aktif sebagai bintang film porno belasan tahun lalu, nama panggungnya adalah Asia Carrera. Masih ingat? (AP/c10/dos

Penyebab Bentrok Batam versi Danrem

BATAM - Bentrok bersenjata antara anggota Brimob Polda Kepri dan prajurit Batalyon Infanteri 134/TS, Batam kembali terjadi. Barak Teratai Mako Brimob Polda Kepri di Sagulung diserang puluhan prajurit Yonif 134/Tuah Sakti, Rabu (19/11) sekitar pukul 10.15 WIB. Kaca bagian depan barak pecah akibat lemparan batu.

Kerusuhan itu dipicu dua prajurit Yonif 134/TS, Pratu Nuryanto dan Praka Budiono saat mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU di kawasan perumahan Buana Impian, Sagulung. Nuryanto dan Budiono yang baru selesai bertugas, berpapasan dengan dua anggota Brimob Polda Kepri, Bripda Erik Simanjuntak dan Bripda Salatib.

"Anggota kita ini ingin pulang untuk ganti pakaian. Saat itu melintas dua anggota brimob dan saling pandang atau lirik-lirikan. Di situ terjadi kesalah-pahaman dan timbul percekcokan," ujar Danrem 033/WP, Brigjen TNI Eko Margiyono di Mako Brimob.

Eko menambahkan, dari kesalahpahaman itu lantas puluhan prajurit Yonif 134/TS yang bertempat tinggal di kawasan Buana Impian bergerombolan mendatangi lokasi keributan. Padahal, awalnya cekcok itu sudah diselesaikan Provost Polda.

“Tapi kembali terjadi kesalahpahaman. Setelah itu, puluhan anggota memutar jalan dan menjatuhkan sepeda motor yang diparkir di depan barak Brimob," jelasnya.

Kasat Brimob Polda Kepri, Kombes Tory Kristanto juga mengtakan, dirinya langsung turun ke lokasi untuk meredam kericuhan. "Sudah saya tenangkan, tapi ada yang mutar dan menjatuhkan motor yang diparkir. Barak yang rusak itu akibat dilempar,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di lokasi mengatakan melihat puluhan prajurit Yonif 134/TS berpakaian lengkap yang menggunakan sepeda motor menyerang barak Teratai Mako Brimob. Puluhan prajurit tersebut terlihat membawa kayu serta batu.

"Awalnya ngumpul-ngumpul di sini (Buana Impian, red). Setelah itu ada puluhan orang pakai sepeda motor nyerang ke sana (Barak). Mereka pakai baju loreng," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah aksi penyerangan itu mendengar suara tembakan dari arah Mako Brimob. Suara tembakan itu terdengar beberapa kali. "Saya tidak tahu pasti jumlah tembakannya. Tapi beberapa kali saja," ujarnya.(jpnn)