Tips Menepis Doktrin Isis ( Dajjal )

Kenali Isis dengan pikran jernih dan hati nurani yang bersih, dalam bahasa jawa Isis adalah angin, jadi perkembangan isis sangat pesat, karena mengandung arti angin, setiap ada ruang disitu ada angin, maka jangan heran jika perkembangan isis sangatlah pesat, ini merupakan sudah takdir atau sudah di gariskan oleh tuhan, jadi untuk mengantisipasinya adalah dengan cara :
1. Kenali dengan benar dengan hati Nurani
2. Islam Tidak mengajarkan membunuh, merampok dan memperkosa.
3. kenali arti jihad sesungguhnya, jihad paling besar adalah melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri, bukan merampok, membunuh, dan memperkosa serta mengusai suatu daerah, karena hal itu merupakan perbuatan yang di larang dalam islam.
4. Tidak ada jaminan surga, lihat kilas balik mengapa Nabi Muhamad turun ke Bumi, walaupun sudah di jamin Surga oleh tuhan.
5. Ingat Setiap yang bernafas akan di pinta pertanggung jawaban nya. jadi kita tidak berhak atas nyawa seseorang atau mahluk hidup yang lain nya, karena setiap yang bernyawa akan di pinta pertanggung jawaban nya di hadapan tuhan yang maha esa.
6. Jangan mudah terpengaruh oleh bujukan yang manis, karena itu adalah modus, Dajjal/ Isis akan mencari berbagai macam cara untuk menghasut, merekrut serta membujuk anda, untuk memperbesar pasukan. Contoh nya, Umroh gratis, Jaminan Surga, Uang, harta dan lain sebagainya
7. Ingat Perbuatan merusak itu adalah perbuatan syetan, rajanya setan adalah Dajjal.
8. kesimpulan nya adalah : Balad dajjal sudah terlihat, jadi berhati hatilah dengan kehancuran,


Kenapa isis masuk ke Indonesia, alasan nya cukup jelas, Mayoritas masyarakat indonesia adalah muslim, mereka beranggapan bahwa Indonesia merupakan Negara paling sulit ditaklukan karena mayoritas nya adalah muslim. dan panglima perang untuk memberantas Dajjal beserta pengikutnya ada di Indonesia, jadi Untuk orang indonesia tidak usah khawatir karena panglima perang untuk memberantas Dajjal ada di Indonesia, lalu siapakah ia,,,,,,? bagaimana dengan Negara lain" "? ia jikalau Negara -Negara lain berdiam diri dan hanya menyaksikan saja,  tunggu Dajjal beserta Baladnya/ Pasukannya lambat laun akan menguasai dunia.

Mari Kita bersatu, Cegah Isis/ dajjal Berkembang di muka Bumi ini.
Salam perdamain.

Besok Rencana Revisi UU MD3 Dibawa ke Paripurna DPR

AKARTA - Pimpinan DPR langsung bergerak cepat menyiapkan proses revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang menjadi poin utama kesepakatan islah antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Rencananya Rabu (26/11), DPR akan menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan revisi UU MD3 ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2014.

"Pertama, Besok kita akan melaksanakan paripurna pengesahan rencana UU MD3 menjadi prolegnas tahun 2014," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah DPR, Selasa (25/11).

Menurut politikus Partai Demokrat itu, revisi UU MD3 masuk ke Prolegnas 2014 sebagai usul inisiatif DPR. Setelah ditetapkan dalam sidang paripurna besok, maka pembahasan akan berjalan layaknya pembuatan UU lainnya.

"Kita menunggu DIM (daftar inventaris masalah) dan surat dari presiden untuk ditindaklanjuti. Kita berharap bisa selesai di akhir masa sidang ini, tanggal 5 Desember (2014)," tandasnya.

Dalam kesepakatan islah KIH-KMP, revisi UU MD3 diperlukan untuk menambah jumlah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Selain itu, revisi juga untuk menghapus hak DPR melakukan interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat di komisi karena dinilai tumpang tindih dan membahayakan pemerintah.(fat/jpnn)

Menteri Yuddy Disebut tak Paham Masalah Honorer K2

JAKARTA--Ketua Dewan Pembina  Forum Honorer Indonesia (FHI) menyebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tak paham masalah honorer kategori dua (K2). Itu sebabnya, hingga saat ini Yuddy belum tahu honorer K2-nya mau diapakan.

"Kami melihat Pak Menteri belum seutuhnya memahami permasalahan  tenaga honorer. Betul daerah yang mengusulkan jumlah honorer K2, tapi pusat penentu dan pembuat kebijakan," kata Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi kepada JPNN, Senin (24/11).

Daerah, lanjutnya, hanya melaksanakan proses adiministrasinya untuk diusulkan ke pusat. Selanjutnya pusat yang menentukan melalui Panselnas, tenaga honorer yang memenuhi syarat. Pemerintah pusat yang menentukan kuota nasional, bukan daerah.

"Ada baiknya pemerintah pusat segera menyelesaikan rumusan dan formula penyelesaian dan penanganan K2 yang berkeadilan, dengan memperhatikan kajian Deputi SDM Aparatur, Panselnas, dan rekomendasi FHI yang telah disampaikan pada MenPAN-RB tanggal 17 November lalu," imbuhnya.

FHI meminta pemeritah segera mengakhiri polemik yang berkepanjangan di mana pusat dan daerah saling lempar bola mengenai penyelesaian tenaga honorer. FHI mengharapkan semua pihak terkait dalam menyikapi masalah tenaga honorer untuk menyamakan persepsi dalam melihat rumitnya penyelesaian tenaga honorer.

"Sekali lagi FHI mengharapkan Presiden Jokowi dan MenPAN-RB segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dan mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS. Mengingat pengabdian kerja tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun,  rasa kemanusian,  keadilan dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer," tandasnya.

Tarif Bus Pasca Kenaikan Harga BBM

Tarif Bus Pascakenaikan Harga BBM

-Cirebon-Bandung (Patas) dari Rp50 ribu menjadi Rp60 ribu
-Cirebon-Semarang (Patas) dari Rp65 ribu menjadi Rp75 ribu
-Cirebon-Merak (Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp62 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp93 ribu
-Cirebon-Merak (Non Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp86 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp130 ribu
-Cirebon-Bandung (Ekonomi) dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu
-Cirebon-Jakarta (Ekonomi) tarif batas bawah menjadi Rp60 ribu dan tarif batas atas menjadi Rp86 ribu
-Cirebon-Tasik dari Rp30 ribu menjadi Rp35 ribu
-Cirebon-Semarang (Ekonomi) dari Rp50 rirbu menjadi Rp60 ribu
-Cirebon-Yogyakarta, dari Rp115 ribu menjadi Rp145 ribu

Operasi Zebra Selama Dua Pekan

Personel kepolisian memeriksa kelengkapan surat kendaraan warga. Foto: dok.Indopos/JPNN

PALEMBANG - Jajaran Direktorat Polisi Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan selama dua pekan ke depan, akan melakukan penertiban kepada seluruh para pengendara lalu lintas untuk penertiban kendaraan, mulai dari adanya pelanggaran trafic light hingga kelengkapan pengendara.

Direktur Lantas Polda Sumsel, Kombes Pol Suharsono mengatakan, pelaksanaan penertiban kendaraan selama dua pekan itu guna meminimalisir jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi.

Kata Suharsono, titik operasi zebra itupun tersebar di beberapa tempat wilayah Sumsel.

"Seluruh ruas jalan dilakukan penertiban. Ini karena pengguna jalan, makin hari sepertinya tidak menuruti peraturan lalu lintas," ujar Suharsono, Minggu (23/11)

Dilanjutkan Suharsoni, jika para pengendara tidak dilengkapi surat menyurat ataupun kelengkapan kendaraan akan dikenakan sanksi tegas berupa tilang.

"Pengendara itu harus memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan serta surat menyurat kepemilikan kendaraan" tandasnya. (jie/RMOL)

DPD Protes Tak Diajak Revisi UU MD3

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang akan dilakukan DPR. 

Menurut Wakil Ketua DPD, Faruq Muhammad, revisi tersebut berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak melibatkan DPD.

"Karena itu kami segera berkonsultasi dengan pimpinan DPR dan Badan Legislas agar DPD segera diikutsertakan dalam rencana revisi UU MD3 ini," kata Faruq di Jakarta, Minggu (23/11).

Secara substansial UU tentang MD3 tidak perlu direvisi. Faruq juga mempertanyakan peran DPD dihilangkan padahal revisi hanya sebagai kesepakatan damai fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR itu tak melibatkan DPD.

"Kompromi politik antara KIH dan KMP kan bukanlah hal yang mendesak dan luar biasa sehingga peran DPD harus dihilangkan," paparnya. (rmo/jpnn)

DPD Pertemukan Honorer K2 dengan Menteri Yuddy

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus mendorong penyelesaian masalah nasib honorer kategori dua (K2) asli namun gagal tes November 2013.

Dalam waktu dekat, Komite III DPD akan mempertemukan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dengan para pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI).

Sekjen FHI Imam Eko Suryanto menjelaskan, agenda ini merupakan hasil pertemuan FHI dengan Komite III DPD pada 18 September 2014.

"FHI dan seluruh tenaga Honorer di Indonesia mengucapkan terimakasih atas apresiasi DPD Komite III terkait permasalahan Tenaga Honorer di Indonesia," terang Eko Imam dalam keterangannya kepada JPNN, Minggu(23/11).

Eko menjelaskan, dalam pertemuan sebelum DPD masuk masa reses ini, selain membahas masalah nasib honorer K2, Yuddy juga akan dimintai penjelasan mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS.

"Tentunya FHI sebagai wadah honorer semua kategori berharap sudah ada draft rumusan dari pihak pemerintah terkait skenario yang akan dibahas," harapnya.

FHI juga akan menyiapkan data data pembanding yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut.

"Tentunya yang paling penting adalah jumlah tenaga honorer dari semua bidang tugas, dengan harapan bisa dijadikan bahan kajian oleh pemerintah," kata Eko, honorer K2 asal Medan itu.

Selain itu FHI juga akan menyiapkan bahan kajian terkait payung hukum untuk pengangkatan tenaga honorer, sekaligus aspek pelaksanaan.

"Selanjutnya terkait hal diatas kami meminta kepada seluruh Pengurus Forum Honorer di daerah agar segera melakukan konsolidasi dan melakukan pendataan ulang Honorer yang ada di daerah baik itu yang K2 maupun Non Kategori," kata dia.

FHI juga sudah menyiapkan format untuk pendataan dimaksud. "FHI juga meminta kepada seluruh Honorer di Indonesia untuk lebih kompak dan padu dalam satu gerak perjuangan, perbaikan nasib dan masa depan," pungkasnya.

Data dari daerah diminta agar dikirim ke email : ekoimams@yahoo.co.id atau pramono_agus@yahoo.com atau langsung Inbox ke akun FB FHI dan Hasbi Prabumulih. Paling lambat tgl 4 Desember 2014. (sam/jpnn)

PBB Sebut Australia Langgar HAM karena Penjarakan Remaja Tanpa Pembebasan Bersyarat

PBB menilai Australia telah melanggar ketentuan HAM dengan memenjarakan dua remaja seumur hidup pada tahun 1988 tanpa kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat sama sekali.

Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan temuannya dalam menanggapi keluhan yang diajukan oleh dua orang yang telah berada di penjara selama 26 tahun.

 

PBB mengatakan pasangan, yang kini berusia 40-an harus diberikan kemungkinan untuk meminta pembebasan bersyarat dan mengatakan hukuman seumur hidup bagi anak-anak tanpa kemungkinan pembebasan itu "kejam dan tidak manusiawi".

 

Kedua warga Australia itu dihukum pada tahun 1988 dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis berusia 20 tahun, Janine Balding ketika mereka berusia 14 dan 16.

 

Balding diculik oleh lima remaja yang menodongkan pisau dari sebuah tempat parkir di stasiun kereta.  Korban kemudian diperkosa dan dilemparkan ke danau.

 

Kuasa hukum senior dari lembaga Human Rights Law Centre, Ruth Barson, mengatakan sanksi hukum yang diterima kedua remaja itu sangat tidak masuk akal karena sama saja dengan memenjarakan kedua anak itu dan membuang kuncinya.

 

"Pada saat ini, hukum mengatakan bahwa mereka hanya diperbolehkan untuk diberikan pembebasan jika mereka tidak mampu lagi menjalani hukuman atau sudah menjelang kematian mereka," katanya.

 

"Komite Hak Asasi Manusia menemukan bahwa itu bukan sebuah keputusan hukum yang tulus dan bukan sebuah sanksi hukum yang memenuhi ketentuan hak asasi bagi seseorang yang melakukan kejahatan ketika masih berusia anak-anak.

 

"Bob Carr, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Utama, memperkenalkan aturan yang menyatakan dirinya menginginkan, lewat-kata-katanya yang berbunyi 'ingin membeton mereka di selnya'. Komite HAM PBB menilai itu sebagai pelanggaran HAM.

 

Dalam laporannya juga, Komite HAM PBB mengatakan Hakim Peter Newman berkomentara mengenai sulitnya tugas yang harus dia laksanakan 'mengingat kedua pelaku merupakan remaja belia' ketika dirinya harus menjatuhkan sanksi hukum penjara seumur hidup bagi kedua remaja tersebut ketika itu.

 

Meskipun usia mereka masih tergolong anak-anak, namun menurut Hakim Newman menilai kejahatan yang dilakukan oleh keduanya sangat keji dan kemudian memutuskan sanksi dengan menyatakan ' tidak ada satupun dari pelaku yang melakukan kejahatan semacam ini pantas dibebaskan,"

 

Namun Komite HAM PBB berpendapat aturan yang berlaku pada tahun 1990  itu tidak mempertimbangkan usia pelaku dan itu bertentangan dengan Konvensi Hak Anak PBB.

UMK Batam Tetap Rp 2.685.302

BATAM - Keputusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menentukan besaran angka Upah Minimum Kota (UMK) tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun diwarnai protes dari asosiasi pengusaha, keputusan tersebut tetap harus dijalankan.

"Kami sudah sampai pada keputusan. Kalau mereka menolak, ya itu hak mereka," kata HM Sani, Gubernur Kepri saat ditemui usai membuka rapat kerja Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kepri di Aula PIH, Sabtu (22/11).

Menurut Sani, penentuan angka UMK masih dipegang oleh pemerintah. Begitu juga mengenai besaran UMK untuk kelompok usaha tertentu. Pengusaha yang menilai penetapan UMK untuk kelompok usaha hanya ditetapkan pengusaha dan serikat pekerja saja itu merupakan sebuah sikap tidak setuju saja. Setiap orang boleh merasa tidak setuju.

"UMK itu sendiri kan sudah kami naikkan. Tentu akan ada dampak ke yang lainnya (UMK untuk kelompok usaha, red)," ujarnya.

Kemarin, Sani menentukan UMK Batam sebesar Rp2.685.302. Sementara untuk upah kelompok industri logam berat (K1) sebesar Rp2.851.687, industri elektronik (K2) Rp2.694.335 dan industri garmen dan jasa (K3) Rp2.668.177.

Keputusan tersebut segera saja mendapat penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Ketua Apindo Kepri Cahya menilai, upah minimum berdasarkan kelompok usaha dalam SK Gubernur Kepri yang diambil dari surat rekomendasi Wali Kota sama sekali tidak mempunyai dasar hukum.

Apindo menganjurkan pengusaha bisa mengabaikan membayar upah kelompok. Indonesia hanya dikenal UMP atau UMK dan UMSP ( upah minimum sektor provinsi) serta UMSK (upah minimum sektor kota).

"Khusus untuk UMSP dan UMSK, Gubernur hanya dapat menetapkannya atas dasar kesepakatan organisasi pengusaha dengan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum," ujarnya. (ceu)

6 Negara Ramaikan Pameran Mainan, Game dan Komik Perdana di Indonesia

Sejumlah seniman dan custom player pose bareng dalam jumpa pers di GLITCH Imaginarium, Fairgrounds, SCBD, Kamis (20/11). Foto: Donnie Pratama Putra/JPNN.com

AKHIR pekan ini, JIExpo Kemayoran bakal dihebohkan dengan pameran mainan, permainan dan komik. Ya, untuk pertama kalinya di Tanah Air, hadir Indonesia Toy, Game & Comic Convention (ITGCC) yang akan digeber pada 22-23 November ini.

Sebelumnya acara serupa yang bertajuk Singapore Toy, Game & Comic Convention Centre (STGCC) digelar di Singapura dan menjadi acuan digelarnya ITGCC.

ITGCC merupakan perpaduan budaya populer timur dan barat seperti mainan, game dan comic yang disatukan dalam sebuah pameran. ITGCC menampilkan custom player (cosplay) seperti superhero dan sesuai karakter yang ada pada game, comic dan mainan. ITGCC menawarkan kesempatan unik bagi pecinta komik, mainan, games, anime, manga dan barang koleksi serta kesempatan untuk bertemu dengan icon cosplay.

Pameran ini diikuti 92 peserta dari 6 negara diantaranya; Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Nama-nama besar seperti Hot Toys, 2Spot Communications, LEGO, XM Studios, re:ON Comics dan Boomzap Entertainment turut meramaikan daftar peserta ITGCC.

ITGCC juga dihadiri 68 seniman dari 5 negara. Selain itu, ada 21 produk baru dan eksklusif seperti mainan, game, komik dan barang – barang koleksi lainnya.

ITGCC turut dimeriahkan oleh Vampy Bit Me seorang Cosplayer asal Amerika Serikat yang tergabung dalam kelompok pembuat kostum/prop bernama Team Mantium Designs. Wanita ini sudah menyukai aneka costum player dari berbagai karakter sejak kecil. Wanita yang memakai kostum salah satu karakter film X-Men ini juga mengatakan karakter dalam film dan Marvell Comics yang membuatnya menjadi gemar membuat kostum sendiri.  

Vampy sudah menyiapkan beberapa kostum ciptaan nya sendiri pada ITGCC pekan depan.  "Ibu saya pandai menjahit sehingga ia yang mengajarkan bagaimana cara membuat kostum yang baik dan sesuai dengan karakter yang diinginkan. Saya lebih senang menciptakan costum sendiri karena sangat nyaman digunakan," tuturnya saat jumpa pers di GLITCH Imaginarium, Fairgrounds, SCBD, Kamis (20/11).

Tidak hanya sekedar pameran, ITGCC juga menyediakan lomba dan hadiah menarik.  Lego mengadakan kompetisi merakit model LEGO dengan kategori individu serta kategori  orang tua dan anak dengan berbagai hadiah yang disponsori Lego. Hot Wheels juga akan mengadakan kompetisi balap pada tanggal 23 November jam 1 siang. Para penggemar dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut dengan melakukan pembelian minimal Rp. 50.000 tanggal 22-23 November di booth Hot Wheels untuk memenangkan produk menarik senilai Rp. 1.800.000.

Pada pameran tersebut XM Studios, pematung dari Singapura, akan melakukan undian untuk pembuatan sebuah patung premium Magneto. 2Spot akan menampilkan produk baru mereka melalui kolaborasi dengan Avex, menampilkan Bloody Bunny  dan Ayupan, karakter Avex berdasarkan atas penyanyi pop Jepang Ayumi Hamasaki.

"ITGCC membawa acara budaya populer di Indonesia ke tahapan baru, yang dapat kita lihat dari jumlah peserta pameran dari berbagai negara, yang ikut dalam acara ini. Selain itu, acara ini juga memberikan kesempatan bagi seniman Indonesia untuk mempromosikan hasil karya mereka secara internasional. Kami sangat senang memiliki kesempatan memperkenalkan acara ini dan kami berharap ITGCC dapat menyajikan pengalaman terbaik untuk penggemar budaya populer di Indonesia," ujar Senior Manager, Project and Content, Pop Culture Cluster Reed Exhibitions, Rita Magnus. (mg2/jpnn)

Menakar Kemampuan Vietnam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (2)

Menakar Kemampuan Vietnam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (2)
Perusahaan Tak Mampu Naikkan Gaji, UMK Buruh Hanya Rp 1,5 Juta Per Bulan

KORBAN KRISIS : Proyek monorail di Hanoi, Vietnam, yang dibangun pada 2010 mangkrak karena krisis ekonomi Vietnam pada 2011. Foto: Agus Wirawan/Jawa Pos

Dalam kondisi ekonomi yang baru bangkit dari keterpurukan, Vietnam harus bersiap menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2014. Bagaimana kondisinya saat ini?

Laporan Agus Wirawan, Hanoi

SEPERTI Indonesia, Vietnam mengalami beberapa kali krisis ekonomi karena kondisi eksternal dan internal. Yang terakhir terjadi karena banyak utang luar negeri yang jatuh tempo pada akhir 2011. Naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) terhadap dong Vietnam (VND) mengakibatkan harga-harga melambung tinggi.

’’Awal 2011, datang ke Vietnam punya uang Rp 2 juta, tukar dong masih dapat VND 1,3 juta. Terus, awal 2013, uang itu saya tukar lagi ke rupiah, cuma dapat Rp 650 ribu. Nyusutnya banyak sekali,’’ ujar Soenaryo, procurement managerThang Long Cement Company (TLCC), anak perusahaan PT Semen Indonesia di Vietnam, saat ditemui di kantornya kemarin (19/11).

Naiknya harga barang membuat inflasi 2011 melonjak hingga 18,5 persen. Hal itu memperburuk kondisi Vietnam yang tahun sebelumnya mengalami inflasidouble digit, 11,5 persen. Meski begitu, pemerintah Vietnam masih yakin bisa bertahan karena pengalaman menghadapi inflasi pada 1998 yang mencapai 160 persen dan 2008 sebesar 23 persen. Saat itu, harga-harga barang merangkak naik, terutama yang impor. Sementara itu, pendapatan masyarakat secara umum tidak naik.

’’Upah minimum rata-rata di Vietnam hanya VND 3.000.000 atau sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Setelah krisis ekonomi dan inflasi 18,5 persen, gaji mereka tetap segitu karena perusahaan tidak mampu menaikkan gaji hingga 18 persen,’’ tuturnya.

Berdasar data Kedutaan Besar Indonesia di Vietnam, upah minimum buruh juga ditetapkan per daerah. Berdasar aturan yang berlaku per 31 Desember 2011, upah buruh untuk perusahaan swasta ditetapkan VND 2.350.000 di kota utama seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. Untuk kota menengah, upah ditetapkan VND 2.100.000 dan di kota kecil minimal VND 1.650.000 per bulan.

Hal itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Vietnam selama beberapa tahun terakhir. Banyak suami istri yang terpaksa bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di penitipan anak demi mencari uang. ’’Terpaksa dua-duanya bekerja. Kalau nggak, ya nggak cukup buat beli susu anak. Karena itu, tingkat pengangguran rendah,’’ ungkap Soenaryo.

Tingkat pengangguran di Vietnam tahun lalu hanya 2,22 persen dari total angkatan kerja. Di antara total jumlah penduduk yang mencapai 92 juta orang, yang tercatat sebagai pekerja 52,9 juta orang. ’’Di sini, upah tenaga kerja memang murah. Ditambah tidak ada demo-demo seperti di Indonesia,’’ kata pria yang dulu bekerja di Semen Gresik tersebut.

Chief Finance Department TLCC Herarsa Pambudi menambahkan, dengan gaji sekecil itu, pekerja di Vietnam tidak mampu membeli aset-aset penting seperti rumah dan mobil. ’’Kalau di Indonesia harga rumah tipe 36 cuma Rp 250 juta, di sini dua kali lipatnya, 500 juta dong. Dengan gaji 3–5 juta dong, mana cukup? Wajar kalau mereka harus kerja keras,’’ tandasnya.

Pria yang akrab dipanggil Ipam itu menambahkan, harga mobil juga mahal, dua kali lipat harga mobil di Indonesia. Karena itu, hanya orang-orang kaya yang mampu membeli mobil baru di Vietnam. ’’Karena mobil nggak terjangkau, kebanyakan masyarakat Vietnam mampunya beli sepeda motor. Karena itulah jalanan penuh dengan motor,’’ paparnya.

Kondisi ekonomi Vietnam memang melambat sejak krisis ekonomi 2011 itu. Banyak proyek infrastruktur yang terpaksa dihentikan sementara karena sulitnya dana. Tercatat, kredit perbankan hanya tumbuh 12 persen pada 2011. Padahal, pada 2010, pertumbuhan kredit mencapai 27,68 persen. Itu menunjukkan bahwa bank sangat berhati-hati dalam mengucurkan pinjaman.

Pada 2012 hingga 2013, pemerintah masih berusaha menata kembali kondisi ekonomi negara. Fokusnya adalah menurunkan inflasi. Tahun ini, pergerakan ekonomi mulai terlihat. Namun, negara yang menjadi anggota tetap ASEAN pada 28 Juli 1995 tersebut masih perlu mengejar banyak ketertinggalan di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti.

Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Mayerfas mengungkapkan, saat ini Vietnam berada dalam masa transisi untuk menjadi ekonomi industri yang modern dengan prioritas utama seperti menstabilkan ekonomi, membangun kembali infrastruktur, serta menciptakan tenaga kerja berketerampilan. ’’Vietnam berusaha memperkuat industri berbasis pasar,’’ jelasnya.

Data Bea Cukai Vietnam menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap barang-barang impor. Nilai impor berbagai jenis barang konsumsi dan produksi Vietnam terus meningkat setiap tahun. Dalam lingkup regional, hal itu mengakibatkan defisit perdagangan Vietnam dengan ASEAN mencapai USD 3,34 miliar atau sekitar ****Rp... selama 10 bulan pertama 2014.

Ekspor Vietnam ke negara-negara ASEAN mulai Januari hingga Oktober 2014 mencapai USD 15,66 miliar dan impor USD 19 miliar. Ekspor terbesar Vietnam adalah ke Malaysia (USD 3,29 miliar); Thailand (USD 2,87 miliar); Indonesia (USD 2,35 miliar); Singapura (USD 2,33 miliar); dan Kamboja (USD 2,13 miliar). Ekspor terbanyak berupa kayu, garmen, serta tekstil.

Sementara itu, Vietnam banyak mengimpor barang dari Singapura dengan nilai mencapai USD 5,85 persen, disusul Thailand (USD 5,79 miliar); Malaysia (USD 3,39 miliar); dan Indonesia (USD 2 miliar) pada 10 bulan pertama tahun ini. Berdasar data Januari hingga Oktober 2014, defisit perdagangan Vietnam tercatat terjadi dengan Singapura, Thailand, dan Indonesia, sedangkan surplus perdagangannya hanya terjadi dengan Kamboja dan Myanmar.

Menurut Mayerfas, Vietnam merupakan pasar utama ekspor produk kertas Indonesia seperti kertas fotokopi, kertas tisu, tisu makan, dan facial tissue. Tahun lalu, impor kertas dari Indonesia mencapai USD 232,78 juta. Impor tersebut membuktikan bahwa produk kertas Indonesia sangat berkualitas. ’’Sekaligus membuktikan bahwa kertas Indonesia aman dan tidak terbuat dari kayu ilegal,’’ jelasnya. (*/c5/kim)

Penyebab Bentrok Batam versi Danrem

BATAM - Bentrok bersenjata antara anggota Brimob Polda Kepri dan prajurit Batalyon Infanteri 134/TS, Batam kembali terjadi. Barak Teratai Mako Brimob Polda Kepri di Sagulung diserang puluhan prajurit Yonif 134/Tuah Sakti, Rabu (19/11) sekitar pukul 10.15 WIB. Kaca bagian depan barak pecah akibat lemparan batu.

Kerusuhan itu dipicu dua prajurit Yonif 134/TS, Pratu Nuryanto dan Praka Budiono saat mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU di kawasan perumahan Buana Impian, Sagulung. Nuryanto dan Budiono yang baru selesai bertugas, berpapasan dengan dua anggota Brimob Polda Kepri, Bripda Erik Simanjuntak dan Bripda Salatib.

"Anggota kita ini ingin pulang untuk ganti pakaian. Saat itu melintas dua anggota brimob dan saling pandang atau lirik-lirikan. Di situ terjadi kesalah-pahaman dan timbul percekcokan," ujar Danrem 033/WP, Brigjen TNI Eko Margiyono di Mako Brimob.

Eko menambahkan, dari kesalahpahaman itu lantas puluhan prajurit Yonif 134/TS yang bertempat tinggal di kawasan Buana Impian bergerombolan mendatangi lokasi keributan. Padahal, awalnya cekcok itu sudah diselesaikan Provost Polda.

“Tapi kembali terjadi kesalahpahaman. Setelah itu, puluhan anggota memutar jalan dan menjatuhkan sepeda motor yang diparkir di depan barak Brimob," jelasnya.

Kasat Brimob Polda Kepri, Kombes Tory Kristanto juga mengtakan, dirinya langsung turun ke lokasi untuk meredam kericuhan. "Sudah saya tenangkan, tapi ada yang mutar dan menjatuhkan motor yang diparkir. Barak yang rusak itu akibat dilempar,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di lokasi mengatakan melihat puluhan prajurit Yonif 134/TS berpakaian lengkap yang menggunakan sepeda motor menyerang barak Teratai Mako Brimob. Puluhan prajurit tersebut terlihat membawa kayu serta batu.

"Awalnya ngumpul-ngumpul di sini (Buana Impian, red). Setelah itu ada puluhan orang pakai sepeda motor nyerang ke sana (Barak). Mereka pakai baju loreng," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah aksi penyerangan itu mendengar suara tembakan dari arah Mako Brimob. Suara tembakan itu terdengar beberapa kali. "Saya tidak tahu pasti jumlah tembakannya. Tapi beberapa kali saja," ujarnya.(jpnn)

Wagub Kepri Minta Brimob dan TNI di Batam Akhiri Perseteruan

BATAM - Wakil Gubernur Kepulaian Riau, Soerya Respationo mengimbau seluruh prajurit Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti, Batam dan anggota Brimob Polda Kepri untuk tidak meluaskan permasalahan. Soerya yang langsung mendatangi Mako Brimob, Rabu (19/11) mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pembangunan pos kemananan di Jembatan II Barelang untuk kedua pihak.

"Kita ini semua bersaudara, apalagi bertetangga. Kita akan membangun pos keamanan nanti di Jembatan II, itu bisa saja sebagai solusinya agar lebih mempererat hubungan antara setiap anggota," katanya.

Namun, Soerya sempat terjebak saat berada di Mako Brimob Polda Kepri. Tembakan terdengar saat Soerya berada di dalam Mako Brimob.

Ia bersama pegawai Pemprov Kepri dan sejumlah wartawan terpaksa dievakuasi dengan mobil kendaraan taktis Barracuda milik Brimob.

DPR Ingatkan TNI-Polri tak Lindungi Anggotanya

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik menyatakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polri Sutarman tidak boleh melindungi oknum anggotanya yang terlibat bentrok bersenjata di Mako Brimob, Tembesi, Kepulauan Riau kemarin.

Menurut politikus PKS ini, berulangnya kasus bentrok kedua satuan ini  menunjukkan belum adanya penyelesaian komprehensif dan tuntas yang sampai pada akar masalah atas konflik sebelumnya. Karena itu Mabes Polri dan Mabes TNI harus segera duduk bersama.

Selain itu, elit TNI-Polri diminta tidak sekedar memberikan pernyataan terbuka atau kesepahaman bersama. Tapi harus melakukan penegakan hukum terhadap semua anggota yang terlibat tanpa ada yang dilindungi.

"Penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan. Tidak boleh ada upaya melindungi oknum siapapun yang terlibat dan bertanggung-jawab. Penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan dengan tegas," kata Mahfudz melalui pesan singkat, Kamis (20/11).

Tak kalah pentingnya menurut Mahfudz, akar masalah yang memicu konflik ini harus dituntaskan. Apalagi pihaknya menduga persoalan ini terjadi akibat persaingan pengamanan bisnis ilegal antara kedua satuan.

"Tidak bisa dipungkiri kasus-kasus bentrok ada juga bermotif persaingan kepentingan pengamanan bisnis yang kadang ilegal. Ini yang harus dibongkar habis. Aparat  polisi dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan di luar tupoksinya," tegas Mahfudz.

Karena itu selaku pimpinan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, pihaknya berencana mengadakan rapat gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Panglima TNI dan Kapolri

Batam Membara, TNI vs Brimob di Batam

TNI vs Brimob di Batam, Pedagang Memilih tak Jualan

REKONSTRUKSI: Reka ulang bentrok TNI-Polri di Batam beberapa saat yang lalu. Kericuhan kembali terjadi akibat ulah oknum dari kesatuan ini. Foto:Batam Pos

BATAM - Kondisi di Tembesi, Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih mencekam. Oknum aparat keamanan dari kesatuan TNI dan Brimob belum juga berdamai untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Batam Pos (Grup JPNN.com) melaporkan, perseteruan antara oknum TNI dan oknum Brimob di Tembesi masih terjadi hingga petang ini. Hingga pukul 18.00, Rabu (19/11) masih terdengar suara tembakan di sekitar Mako Brimob, Tembesi.

Suara tembakan saling bersahutan baik dari atas bukit maupun dari dalam Mako Brimob.

Wakil gubernur Kepri Soerya Respatino dan rombongan diinformasikan masih terjebak di dalam Mako SatBrimob. Namun, infromasi ini dibantah oleh Soerya. Dalam wawancara dengan Metro TV, Soerya mengatakan tidak terjebak tapi memang sengaja datang untuk terlibat mendamaikan dari pihak yang bertikai. "Ini daerah saya, dan saya bertanggung jawab. Semoga malam ini sudah damai," kata Soerya beberapa saat yang lalu.

Situasi di Mako Stabrimob Polda Kepri terlihat mencekam. Sejak senja menjelang, lampu di Mako SatBrimob langsung dipadamkan.

Belum dipastikan tembakan itu antara siapa dan siapa. Namun akibat kejadian itu, situasi keamanan belum bisa dikendalikan.

Pengguna jalan dan warga di lokasi kejadian menjadi ketakutan. Bahkan pedagang di pasar kaget depan Lapas Barelang, memilih tutup mendadak karena suara tembakan tadi.

Rencana Jokowi Lelang Jabatan Dirjen Pajak Ditentang

JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo untuk melelang posisi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai ditentang. Bekas Dirjen Pajak Fuad Bawazier menyindir, lelang tersebut bak jual beli barang bekas.

Menurut Fuad, dalam lelang biasanya ada menang dan kalah, ada pula pikiran untung atau rugi. 

"Istilah ini menurut saya kurang santun dan pas untuk satu jabatan yang amanah," kata Fuad saat diskusi Pro dan Kontra Lelang Jabatan Dirjen Pajak oleh Menkeu di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (18/11).

Dia menilai proses lelang posisi Dirjen Pajak merupakan sebuah alat untuk melempar tanggungjawab dari atasan terhadap bawahannya. Sebab, ketika Dirjen Pajak melakukan kesalahan akan lempar tanggungjawab ke panitia seleksi. 

Padahal, seharusnya penanggungjawab Dirjen Pajak adalah Kemenkeu.  "Nanti akan terjadi saling lempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara Presiden, Menteri dan Pansel," katanya.

Dia mengingatkan, jangan sampai ada peserta titipan saat lelang jabatan tersebut. "Buat apa ada lelang kalau ada titip-titipan," tukasnya.

Sementara itu, Abdul Anshari Ritonga, bekas dirjen pajak yang saat ini staf ahli menkeu mengatakan, lelang jabatan Dirjen Pajak sah-sah saja dilakukan. 

Hanya saja persyaratan dan kriteria bagi calon harus tinggi. Hal ini mengingat Dirjen Pajak termasuk posisi vital di struktur pemerintahan. "Jangan sampai orang yang tidak mengerti pajak yang mendaftar," katanya di kesempatan itu.

Ia pun meminta Pansel agar terbuka kepada seluruh nama-nama peserta yang sudah mendaftar. Dia juga meminta kepada pansel dan menkeu untuk mengajukan kontrak kerja terhadap dirjen yang terpilih nantinya.

Fashion Momentum, Unjuk Eksistensi Desainer

 

SIMPEL ELEGAN: Model (tengah) mengenakan karya Bramanta Wijaya yang menggabungkan unsur lokal dan Jepang. (Dimas Alif/Jawa Pos)

SURABAYA – Salah satu bentuk eksistensi desainer di panggung mode adalah seringnya mereka menggelar fashion show. Makin sering menggelar fashion show, karyanya akan tambah dikenal. Tentunya, desainer tetap memperhatikan unsur keunikan desain dan orisinalitas karyanya.

Dengan tujuan yang sama, sekolah mode menggelar ajang fashion show. Tidak terkecuali Pison Art N Fashion Foundation dengan gelaran Fashion Momentum di Surabaya Town Square, Minggu (16/11). Saat itu ada 25 alumnus yang menampilkan karyanya.

Salah satunya, Bramanta Wijaya. Karya lulusan UI jurusan advertising tersebut cukup menarik. Dia mengangkat budaya Indonesia yang dikombinasikan dengan kultur Jepang dalam enam karyanya. Bramanta mempunyai alasan tersendiri memilih Jepang sebagai sumber inspirasi karyanya. ’’Saya suka Jepang sejak kecil. Saya sering gambar sailor moon dan yakuza,’’ ucapnya. ’’Yakuza itu seksi, feminin, dan independen,’’ lanjutnya.

Untuk unsur lokalnya, laki-laki yang akrab disapa Bram tersebut mengambil batik kawung yang berpola teratai. Menurut dia, bunga teratai berarti pengharapan. Itu sesuai dengan cita-citanya yang mengangkat harapan bagi orang lain. Dia juga mengambil batik parang berbentuk ombak. ’’Banyak motif sih di Indonesia, nggak bikin kering ide. Lagi pula mengangkat batik lokal sebagai identitas bahwa saya orang Indonesia,’’ ungkapnya.

Tidak hanya Bram, Geraldus Sugeng juga unjuk kemampuan desainnya. Dia merupakan salah seorang desainer senior yang telah malang melintang di dunia mode selama 19 tahun. Geraldus menyatakan bahwa acara semacam Fashion Momentum sangat bagus bagi perkembangan dunia fashion. ’’Senior dan pemula bisa saling kenal lebih akrab dan bertukar pengalaman,’’ paparnya.

Perkataan Geraldus diperkuat ucapan Elizabeth Njo May Fen, pemilik sekolah mode Pison. ’’Ini adalah wadah untuk bisa bersama-sama unjuk kemampuan.Fashion show kali ini menggabungkan desainer top dan desainer muda,’’ ujarnya. Selain fashion show, juga ada pameran, kompetisi, workshop, talk show

Enam Hal Ini Bisa Dilakukan Jokowi agar Kekecewaan Rakyat Terobati

JAKARTA - Dosen ekonomi politik di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Yudhie Haryono mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini. Kekecewaan pun semakin bertambah setelah keputusan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang menyusahkan masyarakat bawah.

Yudhie menyebut kekecewaan demi kekecewaan telah membuat publik semakin ragu bahwa Jokowi akan mampu merealisasikan janji-janji di masa kampanye. Meski Jokowi sudah menunjukkan upayanya memperbaiki kondisi, namun Yudhie menyebut upaya itu belum menyentuh substansi.

"Era blusukan sudah. Cari investor asing, sudah. Kerja kartu sudah. Ujungnya program kenaikan harga BBM, juga sudah. Lalu, kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-JK menurun? Jawabannya adalah karena kerja itu berbasis nasionalisme karitatif atau pinggiran," katanya dalam pesan instan BlackBerry ke media, Selasa (18/11).

Namun demikian Yudhie mengatakan bahwa belum terlambat bagi Jokowi untuk memperbaiki diri sehingga tetap menjadi harapan publik. Di antaranya dengan langkah-langkah yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.

Yudhie yang juga peneliti di kajian Pusat Kajian Pancasila dan Kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu menyebut enam hal bisa dilakukan Jokowi. Namun, dibutuhkan keberanian untuk melakukannya.

Yang pertama, kata Yudhie, Jokowi perlu melakukan renegosiasi seluruh kontrak karya pertambangan. “Renegosiasi dilakukan jika tak berani menasionalisasi aset strategis,” ujar Yudhie.

Kedua, Jokowi harus menghapus semua hutang yang selama ini membebani APBN. “Najis kalau sampai utang itu membebani APBN,” tegasnya.

Langkah ketiga, kata Yudhie melanjutkan, Jokowi perlu Jokowi melindungi produk dalam negeri. “Beri subsidi pada produk dalam negeri,” cetusnya.

Keempat, Jokowi harus berani memerintahkan penyitaan atas aset-aset koruptor dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLIBI) nakal.

Kelima, Jokowi semestinya mentradisikan nasionalisme di semua sektor pendidikan. “Baik formal, informal maupun non-formal,” tandas Yudhie.

Yang terakhir, Jokowi harus mampu mengelola investasi nasional yang berkelanjutan.

Yudhie menambahkan, jangan sampai Jokowi mengatasi persoalan yang pelik ibarat mengibati sakit lambug dengan kerokan. Sebab, hal itu hanya solusi instan sementara penyakit tetap bisa kambuh lagi.

“Jadi solusinya hanya satu, yakni kebijakan nasionalisme subtantif. Itulah definisi kerja konstitusional. Jangan sampai kekecewaan publik meluncur ke titik nadir,” pungkasnya.

Harga Elpiji 3 Kg Menyusul Naik

BREBES - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premiun memberikan efek domino terhadap kenaikan harga pada sektor barang dan jasa bagi masyarakat. Salah satunya, harga tabung gas bersubsidi ukuran 3 kilogram juga sudah mulai merangkak naik. Kenaikan itu akibat bertambahnya biaya transportasi suplai ke pangkalan.

"Memang dalam satu dua hari kedepan, agen-agen SPBE mulai beda-beda sehingga harga di konsmen juga bisa fluktuatif. Tadi ada agen yang konsultasi untuk menaikan harga karena bertambahnya ongkos kiriman," kata Kabag Perekenomian Setda Brebes Daan Susanto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/11).

Daan menjelaskan, pihaknya akan segera mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menghindari adanya lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat konsumen yang liar. Saat ini, HET yang berlaku ditingkat konsumen mestinya dengan aturan lama, yakni sebesar Rp 17.000/tabung. Namun adanya kenaikan biaya distribusi ini juga segera disikapi. 

"Yang jelas nanti akan ada penyesuaian kenaikan HET, untuk Bupati sendiri hanya berwenang mengatur HET tingkat konsumen, kalau tingkat agen ke pangkalan itu keputusan Gubernur. Dalam waktu dekat segera ditetapkan HET tingkat konsumen baru, kita masih dalam proses kajian di lapangan. Berapa naiknya?, semoga tidak lebih dari Rp 20 ribu," jelas Daan. 

Menurutnya, revisi HET elpiji 3 kg itu tidak bisa dihindari karena dampak dari kenaikan BBM. Sebab, kenaikan BBM mengakibatkan biaya distribusi hingga tingkat konsumen mengalami kenaikan. Sebab untuk biaya antar gas bersubsidi itu berbeda dengan ketentuan pengiriman raskin ke desa, kalau raskin biaya transportasinya sudah ditanggung oleh anggaran khusus. 

Sedangkan distribusi gas bersubsidi itu tidak ada anggaran pendampingnya. Menurut dia, pengaturan HET elpiji 3 kg memang menjadi kewenangan Bupati, sedangkan HET di tingkat pangkalan diatur melalui surat gubernur. Saat ini HET elpiji 3 kg di Brebes Rp 17.000/ tabung. Diperkirakan HET setelah penyesuaian kenaikan harga BBM tidak sampai Rp 20.000/ tabung. 

"Kami perkirakan HET elpiji 3 kg setelah penyesuaian harga BBM dikisaran Rp 18.000/ tabung, tetapi harga ini masih kami godog," terangnya. (ism)

Infrastruktur - Konsumsi Jadi Unggulan Investor

SURABAYA - Kenaikan harga BBM akan mengerek beberapa sektor saham. Branch Manager PT Henan Putihrai Yulius Candi Soesanto menyebutkan bahwa ada dua sektor yang bakal diuntungkan dengan kenaikan harga BBM. ''Yakni, infrastruktur dan consumer goods,'' ujarnya kepada Jawa Pos.

Infrastruktur diuntungkan lantaran alokasi anggaran dari kenaikan harga BBM nanti dialokasikan pada sektor tersebut. ''Presiden Jokowi berkomitmen sejak awal membangun banyak jalan maupun pelabuhan. Sebab, distribusi komoditas lebih mudah, murah, dan efisien,'' tuturnya.

Pihaknya memprediksi saham-saham sektor infrastruktur naik. ''Saham-saham WIKA, PTPP, WSKT, maupun INTP akan naik. SMGR juga bagus. Tapi, berdasar evaluasi, harga INTP lebih unggul,'' jelas dia.

Begitu pun consumer goods karena produsen bakal menaikkan harga barang-barang. Hal tersebut tidak akan berdampak pada daya beli masyarakat. ''Meski harga pasta gigi naik 10 persen, masyarakat terus beli pasta gigi. Jika masyarakat sudah identik dengan satu merek, kemungkinan beralih ke merek-merek lain tipis,'' katanya.

Yulius menilai saham-saham UNVR maupun ICBP akan naik. ''Kenaikan harga BBM pasti berpengaruh pada harga bahan pokok. Mau tidak mau masyarakat melakukan diversifikasi pangan. Salah satu komoditas yang cukup sering dikonsumsi masyarakat selain nasi adalah mi instan. Otomatis, saham ICBP lebih menarik,'' terangnya