Penato Klasik Mentawai Beraksi di Kuta Bali

PARA pecinta tato di Bali kini tak perlu repot-repot jika ingin “melukis” tubuhnya dengan tato klasik khas Mentawai, Sumatera. Kini tato tradisional Sumatera Barat itu kini hadir di Legian, Kuta, selama empat hari.

Man Lau Lau Manai adalah salah satu tukang tato tradisional Mentawai yang hadir di Bali. Dia ditemani koleganya Man Telepon. Rupanya kedatangan mereka ke Pulau Dewata disambut hangat oleh para pecinta rajah tubuh di Bali.

Keduanya pun berkreasi menato siapapun yang menginginkannya. Kedua tukang tato ini merupakan salah satu pihak yang ikut meramaikan ajang West Sumatera Ekspo 2014. “Saya sangat suka dengan filosofi tato klasik Mentawai,” ujar Bobby, pemuda yang kemarin badannya di tato.

Event ini adalah ajang promosi pariwisata Sumatera Barat yang digelar di Bali. Tepatnya di pantai Legian dari 13-16 November mendatang. 

Seperti diketahui, bagi suku Mentawai, tato merupakan ekspresi seni sekaligus simbol sosial di masyarakat. Gambar permanen di kulit juga dianggap sebagai pakaian abadi yang dibawa hingga meninggal.

Tak Masuk Ramalan Jayabaya, Jokowi Diprediksi Lengser Sebelum 5 Tahun

JAKARTA - Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun temurun oleh para pujangga.

Salah satu ramalan Jayabaya yang sangat terkenal adalah istilah Notonogoro. Di mana dia memprediksi siapa-siapa saja yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Banyak kalangan spiritual yang mengartikan istilah Notonogoro sebagai pemenggalan akhir dari nama presiden di republik ini yang terdiri dari No-To-No-Go-Ro yang selanjutnya diawali oleh "No" Soekarno, "To" Soeharto.

"Setelah Soeharto lengser keprabon, selanjutnya digantikan oleh BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, hingga Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namun kesemuanya tidak dapat memerintah secara penuh 5 tahun karena ketiganya tidak masuk dalam ramalan Jayabaya," jelas pelaku sipritual, Kanjeng Hartantoro, kepada RMOL (Grup JPNN), Sabtu (8/11).

Baru setelah itu, lanjut Kanjeng Hartantoro, ada lagi nama presiden yang memiliki akhiran kata "No” yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga dapat memerintah selama dua periode atau sepuluh tahun lamanya.

"Dengan mengacu pada ramalan Notonogoro ini, seharusnya presiden selanjutnya yang akan memerintah selama lima tahun penuh adalah yang memiliki nama akhiran "Go". Namun itu tidak terdapat di dalam penggalan nama Joko Widodo sehingga diprediksi tidak akan purna memimpin selama lima tahun," ujar Kanjeng Hartantoro.

Hal ini, menurut Kanjeng telah diprediksi oleh tim spiritual Presiden Jokowi, sehingga para tokoh spiritual ini terus berupaya membentengi Jokowi dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kepemimpinannya, seperti dengan melakukan ritual tolak bala, memilih tempat yang tidak lazim dalam mengumumkan susunan kabinet, melakukan kirab dengan kereta kencana, menggunakan seragam putih hitam, dan lain-lain.

"Di dalam menjalankan pemerintahannya, akan banyak norma-norma yang dilanggar atau keluar dari kepatutan sehingga menjungkirbalikan pakem yang ada dan akhirnya menimbulkan gejolak," ramal Kanjeng.

Bagaimanapun juga, jelas Kanjeng Hartantoro, alam memiliki norma-normanya sendiri. Sebab itu, sebaiknya para pelaku spiritual yang membentengi sang presiden dapat memberikan masukan yang baik dengan menyelaraskan kehendak sang alam atau sang jagad dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.

"Sebab akan ada pengkhianatan dari orang-orang sekeliling Jokowi yang yang dibungkus atas nama kepentingan rakyat," ujar Kanjeng dengan nada lirih

ICW Beri Peringatan pada Presiden Jokowi

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat peringatan untuk Presiden Joko Widodo. Surat itu berisi desakan agar Presiden memerintahkan para menterinya tidak merangkap jabatan. Baik di partai politik, maupun pimpinan perusahaan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Ini harus menjadi perhatian serius bagi Presiden Jokowi agar Kabinet Kerja yang dibentuk dapat bekerja lebih fokus, berjuang sepenuhnya untuk rakyat bukan partai politik atau kepentingan tertentu serta sekaligus membuktikan adanya komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Koordinator ICW, Ade Irawan di Jakarta, Kamis (6/11).

Sebelumnya diketahui, satu hari setelah pelantikan dirinya, Presiden pernah menegaskan bahwa menteri di Kabinet Kerja dilarang merangkap jabatan di partai politik. Namun, kata Ade, hingga saat ini belum ada informasi yang pasti apakah seluruh menteri yang berasal dari partai politik (15 orang) sudah mengundurkan diri ataukah belum dari jabatan-jabatan kepengurusan di parpol. Begitu juga para menteri yang bukan berasal dari partai politik.

Dalam surat itu, ICW juga meminta agar Jokowi memerintahkan para menterinya melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Hal itu guna mendukung kredibilitas dan kepercayaan publik pada menteri yang telah dipilih Presiden dalam Kabinet Kerja. "Semua harus dipastikan melaporkan harta kekayaannya sejak awal," tandas Ade. (flo/jpnn)

INFO PTK Per Tanggal 06 November 2014

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK 
DIREKTORAT P2TK DIKDAS 
TAHUN ANGGARAN 2014 
Per Tanggal 06 November 2014

cliik Link ini untuk download :

Data TPP - 06112014

Shared with Dropbox

DROPBOX.COM

Menkum-HAM Belum Mau Penuhi Undangan DPR

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkum-HAM), Yasonna Laoly belum bersedia memenuhi undangan dari DPR selama suasana politik antara kubu Koalisi Indonesia hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen belum kondusif.

Hal ini disampaikan Yasonna, saat datang ke DPR RI, Kamis (6/11). "Kita  tunggu (ber)satu dulu, supaya enak. Nanti kalau saya datang ke kiri, kanan marah, datang ke kanan yang kiri marah, gak enak lah," katanya.

Mantan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini meyakini dalam waktu dekat akan ada solusi atas persoalan di internal DPR. Karena sepengetahuannya, para pimpinan partai dari kedua kubu sudah menjalin komunikasi yang intens.

"Saya tahu pimpinan partai sedang menjalin komunikasi politik yang baik di antara fraksi-fraksi, kita harapkan terjadi perubahan suasana politik dalam waktu dekat. Sebaiknya kami tunggu dulu," katanya.

Sebelumnya politikus PDI Perjuangan, Ahmad Basarah meminta Presiden Joko Widodo bersama para menterinya tidak datang  memenuhi berbagai undangan dari DPR RI pimpinan Setya Novanto Cs. Hal ini buntut dari mosi tak percaya KIH kepada para pimpinan DPR yang diisi kader KMP.  (fat/jpnn)

Yusril: Lebih Baik Puan Maharani Belajar Kelola Negara yang Bena

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra ikut bereaksi mengenai pelomik kartu sakti Presiden Joko Widodo. Mantan menteri Hukum dan HAM itu mengatakan jika Kartu Sakti Jokowi menggunakan uang negara, maka Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKP) harus dikonsultasikan ke DPR.

"Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR," kata Yusril dalam akun twitter, @Yusrilihza_Mhd beberapa menit yang lalu, Kamis (6/11).

Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan fungsi dan wewenangnya, DPR memegang hak anggaran. Karena itu kata dia, perlu diperhatikan kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN.

Bagaimana dengan alasan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang menyebutkan bahwa Kartu Sakti Jokowi hanya membutuhkan payung hukum Inpres dan Keppres? Yusril berpandangan bahwa Inpres dan Keppres bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

"Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," kata Yusril yang kembali berkicau.

Politikus Partai Bulan Bintang itu mengatakan Inpres dan Keppres memang pernah digunakan di zaman Pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebagai instrumen hukum. Namun setelah setelah reformasi, instrumen itu tidak digunakan lagi.

"Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," kata Yusril. (awa/jpnn)

Sembilan Jamaah Tertinggal di Arab

SURABAYA - Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di Surabaya resmi berakhir kemarin (5/11) setelah datangnya kloter 64. Kelompok terbang (kloter) tersebut merupakan yang terakhir.

Kloter yang menampung jamaah haji asal Pamekasan, Sumenep, dan Surabaya itu tiba di Asrama Haji Sukolilo sekitar pukul 11.00. Kemudian, para jamaah tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen kelengkapan lainnya.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jatim H M. Sakur menyebutkan, total jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci melalui embarkasi Surabaya mencapai 28.356 jamaah. Namun, yang kembali hingga kemarin berjumlah 28.295 jamaah. ''Soalnya, ada yang meninggal. Bahkan, masih ada jamaah yang tertinggal di Arab Saudi,'' ungkapnya.

Jumlah jamaah haji embarkasi Surabaya yang meninggal mencapai 52 orang. Angka itu tertinggi ketiga setelah embarkasi Jakarta dengan 59 jamaah dan Solo dengan 56 jamaah.

Sementara itu, ada 9 jamaah yang masih tertinggal. ''Mereka belum bisa pulang karena sakit dan kondisinya masih belum stabil. Salah satunya menderita lumpuh total,'' jelas dia.

Sakur mengimbau bagi keluarga para jamaah yang masih tertinggal tidak perlu khawatir. Mereka sudah memperoleh perawatan tim dokter setempat dan didampingi petugas haji Indonesia. Begitu kondisinya membaik, mereka pasti segera dipulangkan. ''Semoga bisa secepatnya,'' tuturnya. (dor/c14/ayi)

Registrasi Operator di SDM-PDSP

 Untuk operator Sekolah maupun UPTD kecamatan, Diharapkan Registrasi pada halaman link :
http://sdm.data.kemdikbud.go.id/
http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=pegawai/operatorbaru

• Registrasi Operator

Registrasi Operator Sekolah

Kolom dengan tanda * harus diisi.

Nama Lengkap *

Email Pribadi *

Password *

Konfirmasi Password *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Jenis Kelamin *

Laki-laki   Perempuan

Provinsi *

Kabupaten *

Kecamatan *

Sekolah *

Surat Penugasan *

No Handphone *

 

Jongla Instant Messenger Gandeng XL

 

Chief Executive Officer Jongla, Riku Saminen, didampingi Business Development and Partner Director Henry P Simangunsong sedang memperlihatkan aplikasi Jongla Instant Messager dengan sticker interaktif di Senayan City, Jakarta, Rabu (5/11). Foto Yessy Artada/JPNN.com

JAKARTA - Jongla, layanan lintas platform yang cepat dan tidak berbayar, mengandeng PT XL Axiata Tbk (XL) untuk memudahkan masyarakat di Indonesia melakukan transaksi konten digital di aplikasi Jongla dengan menggunakan pulsa XL.

Dengan layanan pesan instan dan berbagi berkas media, Jongla menawarkan lapisan tambahan personalisasi, fitur sosial dan kemampuan untuk berbagi 'stiker bergerak dan bersuara' yang bisa diunduh secara gratis di iOS, Android, Windows, dan Firefox.

"Jongla adalah sebuah aplikasi layanan pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang yang mereka inginkan, kapan pun dan dari manapun mereka berada. Inilah yang membedakan Jongla dengan layanan pesan instan lainnya, kaya akan fitur yang menarik," ujar Chief Executive Officer Jongla, Riku Salminen di Senayan City, Jakarta, Rabu (5/11).

Dengan keunikan fitur dan platform yang Jongla tawarkan, Riku juga optimistis mampu menarik minat masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu dari tiga aplikasi chat yang paling sering digunakan di Indonesia pada akhir 2015.

"Misi kami adalah untuk menawarkan layanan yang cepat, menyenangkan dan gratis ke lebih banyak orang di seluruh dunia dan layanan lintas-platform teknologi terbaik kami akan membantu mendorong hal ini," terangnya.

Di tempat yang sama, Digital Entertainment XL, Revie Sylviana mengatakan, kemitraan dengan Jongla ini merupakan wujud keseriusan XL untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dengan Internet melalui layanan pesan cepat atau instant messaging yang mudah dan nyaman digunakan. 

"Kami terkesan dengan cakupan Jongla yang lintas platform, desain yang menarik, fitur yang berbeda dengan layanan pesan instan lainnya dan pengalaman pengguna yang teroptimilisasi, membuat layanan pesan instan Jongla benar-benar unik. Ini adalah pasangan sempurna bagi XL dan kami berharap ke depannya kerjasama ini akan berkembang," harap dia.

Selain gratis dalam mengirim jumlah pesan ke seluruh kontak, Jongla memastikan keamanan pesan yang dikirimkan. Pengguna juga dapat dengan mudah melihat mana teman-teman mereka sedang online, offline atau mengetik pesan kembali.

Untuk melakukan transaksi pembelian konten Digital Jongla IM dengan menggunakan Pulsa XL, pelanggan cukup masuk ke dalam toko Jongla dan pilih bayar denga pulsa telepon. Pengguna juga dapat melakukan pembelian konten digital atau stiker langsung menggunakan pulsa. Pelanggan mulai bisa mengakses layanan baru ini mulai 13 Oktober 2014. (chi/jpnn)

Susi Ancam Mundur dari Menteri

Jika Birokrasi Terus Bergerak Lambat
Susi Ancam Mundur dari Menteri

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat bertemu Ketua DPD Irman Gusman. Foto: Ricardo/JPNN

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan, akan mundur dari jabatannya sebagai menteri jika birokrasi terus menerus bergerak lambat dalam merespon kebijakan yang mendukung para nelayan.

Hal tersebut disampaikan Susi saat memenuhi undangan rapat kerja dengan Komite II DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (5/11).

“Kalau Susi yang dibilang macan ompong tidak apa, tapi ini kan Susi sebagai menteri yang merepresentasikan negara. Jadi, artinya negara yang macan ompong dong, ya saya nggak mungkin begitu. Lebih baik saya mundur saja,” tegas Susi dalam keterangan tertulis Pemberitaan DPD RI.

Lebih lanjut Susi mengatakan, dirinya geram dengan kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Untuk itu, pihak telah selesai membuat peraturan mengenai moratorium penangkapan ikan dengan kapal besar di seluruh perairan Indonesia.

“Saya berharap peraturan ini bisa disahkan Menteri Hukum dan HAM dalam beberapa hari ke depan,” harap dia.

Wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku sudah mengantongi restu Presiden Joko Widodo untuk moratorium semua kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. “Pak Jokowi  akan mendukung semua kebijakan tentang moratorium kelautan,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Irman Gusman mengaku mendukung upaya Menteri Kelautan dan Perikanan dalam merealisasikan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di dalam negeri yang berkelanjutan.  

“Saya berharap dengan tekad dan kerja keras Menteri Kelautan dan Perikanan, maka pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor perikanan dan kelautan akan terwujud,” tegas dia. (fdi)

Fokus Kerja Menteri Siti Nurbaya

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfokuskan program kerja 2015 kepada masalah sampah, rehabilitasi hutan, dan resolusi konflik sosial. Ketiga hal tersebut merupakan persoalan penting yang perlu diselesaikan.

“Pada program kerja 2015, kami akan memfokuskan soal sampah, rehabilitasi hutan, dan resolusi konflik atau masyarakat adat di hutan,” ucap Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komite II DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurutnya, persoalan sampah menjadi perhatian Kementerian LH dan Kehutanan. Lantaran, sampah harus dikelola bersama-sama masyarakat, bukan hanya kementerian saja.  “‎Rehabilitasi hutan juga difokuskan,” cetus Siti.

Selain itu, fokus kerja selanjutnya adalah soal tata batas wilayah hutan. Karena resolusi konflik yang terjadi di level bawah yaitu soal penguasaan sumber daya alam (SDA). “Masyarakat adat juga penting untuk kita sorot,” tegas Siti.

Siti menilai, bahwa yang kurang dari program kerja 2014 adalah pada aspek kampanye publik. Untuk itu, kali ini masyarakat harus dikampanyekan untuk menjaga lingkungan.‎

“Juga regulasi-regulasinya yang harus dekat pada perlindungan masyarakat, jadi jangan hanya prosedural,” lontar dia.‎

Selain itu, ia mengaku menggunakan metode blusukan ala Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja menjalankan programnya. Menurutnya, blusukan bisa menjadi alat pencarian solusi di satu tempat yang bisa dijadikan contoh untuk mencari solusi di tempat lain.

“Model blusukannya Pak Joko Widodo melihat masalah dan cara menyelesaikan masalahnya menjadi contoh menyelesaikan persoalan problem serupa di berbagai tempat,” tutur Siti.

Ia menambahkan, blusukan diartikannya sebagai usaha untuk menunjuk titik lokasi tertentu, demi penyelesaian problema di titik-titik lain yang punya masalah serupa.‎

Siti juga mengatakan, bahwa semua menteri bakal menggunakan metode blusukan. “Karena semua menteri seperti itu, dan faktanya itu dirasakan rakyat. Pendekatan utamanya seperti itu,” ujarnya. (fdi)

Moratorium CPNS Ditentang, Yuddy

JAKARTA - Kabar gembira, khususnya bagi tenaga honorer. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan tidak akan ada moratorium (penghentian sementara) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (medis).

Alasannya, karena jumlah kedua formasi tersebut masih kurang dan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

”Yang banyak dikhawatirkan kan moratorium terhadap guru-guru honorer dan pegawai-pegawai medis. Itu nggak ada moratorium. Jadi untuk komposisi terbesar kita tetap laksanakan (pengangkatan PNS),” katanya kepada wartawan saat menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk melaporkan harta kekayaannya, kemarin.

Karena itu, dia meminta kepada guru–guru honorer, calon PNS yang sedang mengikuti ujian agar tidak perlu  khawatir karena tidak terkena moratorium.

Saat ini, dirinya sedang mengkaji secara mendalam perihal adanya moratorium CPNS yang rencananya akan diberlakukan mulai 2015 nanti selama 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan moratorium itu sambungnya tentu untuk menekan biaya belanja pegawai yang lumayan cukup besar.  

”Jadi guru–guru honorer, calon–calon PNS medis yang sedang tes, (moratorium) itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi tenang – tenang saja,” paparnya.

Yuddy mengakui adanya moratorium CPNS mendapatkan reaksi dari sejumlah pihak. Bahkan laporan yang diterimanya sejauh ini, ada sejumlah Pemerintah Daerah yang tidak sependapat dengan moratorium tersebut.

Sayangnya, dirinya enggan menyebutkan daerah mana saja yang menolak adanya moratorium itu. Dan menurutnya hal itu sebuah kewajaran.

”Mungkin mereka belum paham. Moratorium itu untuk melihat satu kebijakan bisa dilanjutkan atau tidak, efektif atau tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang juga tercatat sebagai dosen di berbagai Perguruan Tinggi ini menambahkan KemenPAN tengah berupaya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan PNS baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan audit internal baik secara organisasi atau kelembagaan untuk mengetahui beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan, kira–kira berapa pegawai yang dibutuhkan. (sar)

* Klik disini untuk melihat Simulasi Tes CPNS

KIS Tidak untuk Guru Honorer

JAKARTA - Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek menegaskan, tidak ada perbedaan antara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN).

Meski begitu, kata Menkes, KIS tidak diberikan kepada guru honorer. Hal itu dikatakan Menkes saat jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Rabu (5/11).

"Tidak berbeda sama sekali pelayanan kesehatannya. Yang punya KIS, Kartu BPJS atau bahkan kartu Jamkesmas dan Kartu Askes, akan mendapatkan pelayanan yang sama. KIS tidak membeda-bedakan status sosial masyarakat," terang Menkes.

Nila mengatakan, yang berbeda hanya pada cakupan kartu-kartu tersebut. Jika JKN, Jamkesmas atau Askes hanya menyentuh kalangan tertentu, maka KIS akan mengcover hingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti Penderita psikiotik, anak jalanan, penghuni panti asuhan, panti jompo, dan gelandangan, mereka akan tercover oleh KIS.

Namun, tidak buat guru honorer. "Guru honorer belum masuk kategori penerima KIS. Meskipun, dari segi ekonominya masih di bawah standar," ujarnya.

Hubungannya dengan BPJS, sambung Menkes, BPJS adalah penyelenggara KIS, "KIS  diselanggarakan oleh BPJS kesehatan, tapi kedepannya, kita akan merubahnya menjadi KIS, prosesnya bertahap," ujar Nila.

Nila juga mengungkapkan, kelebihan lain dari KIS, seperti  memberikan tambaham manfaat layanan preventif, promotif, intensif, dan terintegrasi.

"Untuk memperkuat layanan tersebut, harus dimulai dari masyarakat sendiri, dan petugas medis yang berada di lingkungan masyarakat, seperti puskesmas dan posyandu, edukasi masyarakat itu penting," ujarnya.

Hal senada diucapkan Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Akmal Taher. Dia mengatakan perbedaan antara KIS dan‎ JKN terletak pada segi manfaat dan cakupannya. Cakupan KIS dikatakan lebih luas dengan adanya tambahan 1,7 juta orang yang termasuk ke dalam golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Menurut Ahmal, untuk memperkuat promotif dan preventif tentunya harus memperkuat penyedia layanan kesehatan di tingkat dasar seperti puskesmas Karena itulah, fokus program KIS nantinya akan lebih banyak ke bidang promotif, preventif, dan deteksi dini.

Terkait pelaksana program KIS, Ahmal mengatakan, seluruh rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS, harus melayani pemegang Kartu KIS dengan pelayanan yang seimbang.

"Kalau ada RS atau Puskesmas yang tidak menaati peraturan atau menyia-nyiakan pasien akan kami tegur. Kalau perlu dicopot kerjasamanya," tegas Akmal.

Sementara itu, menanggapi status UU KIS, yang belakangan ini menjadi sorotan DPR, Akmal menegaskan, Ada dua undang-undang yang menjadi dasar hukum KIS yaitu Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS.

"Namun, Pada prinsipnya KIS akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu, anak jalanan, gelandangan, dan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34," pungkasnya. (cr2)

Tambrauw Tolak Moratorium CPNS

SORONG - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk melakukan  moratorium penerimaan  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama lima tahun menimbulkan reaksi penolakan dari sejumlah kepala daerah di tanah air.

Pasalnya, sejumlah daerah merasa masih  butuh adanya penerimaan CPNS. Seperti di  Kabupaten  Tambrauw, Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Setda Kabupaten Tambrauw, Dra Maria Agnes Hae, M.Si,  mengatakan, Kabupaten Tambrauw  termasuk daerah pemekaran baru yang usianya baru 6 tahun.

Karena itu hingga saat ini Pemkab Tambrauw masih membutuhkan sumber daya manusia  (SDM) yang mumpuni untuk menunjang dan mendukung pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tambrauw.

“Kami di tanah Papua, khususnya di daerah pemekaran baru masih membutuhkan SDM (pegawai red) yang banyak, sampai saat ini pegawai definitif (PNS) di Tambrauw belum sampai  1.000 orang.  Kalau ditambah dengan tenaga yang diperbantukan termasuk CPNS  itu baru sampai 1.000 orang,” terang Maria Agnes.

Menurutnya,  moratorium  CPNS belum cocok diterapkan pada daerah pemekaran seperti di Kabupaten Tambrauw. (rat)

PNS Mutu Rendah Harus Dipensiunkan Dini

 

JAKARTA--Pelaksanaan moratorium CPNS yang rencananya dilaksanakan tahun depan harus memperhatikan tiga aspek utama. Yaitu jumlah PNS, penyebaran, dan kualitas.

Menurut Mantan Wakil MenPAN-RB Eko Prasojo, dengan melakukan kajian tiga aspek tersebut moratorium semakin mudah dilaksanakan.

"Sebenarnya masalah aparatur di Indonesia itu ada di jumlah, penyebaran yang tidak merata, serta kualitas PNS yang variatif," kata Eko kepada JPNN, Rabu (5/11).

Dari sisi jumlah, PNS di Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunai. Namun jika dilihat kualitas, banyak PNS di Indonesia yang di bawah standar kompetensi. Sedangkan dari penyebaran, sangat tidak merata.

Di daerah perkotaan, saking menumpuknya pegawai, satu pekerjaan ditangani tiga sampai empat PNS. Sebaliknya di daerah terpencil, satu PNS mengerjakan lebih dari tiga pekerjaan.

"Nah ini dulu yang harus dibenahi. Kalau sudah diatur misalnya dengan peningkatan kompetensi PNS lewat diklat atau pelatihan, redistribusi pegawai atau mutasi pegawai antar instansi, baru kemudian bisa diketahui apakah PNS kita berlebih atau tidak," tutur pria bergelar profesor itu.

Kalau ternyata PNS kita berlebih, namun untuk jabatan tertentu kurang misalnya guru dan tenaga kesehatan, mau tidak mau harus rekrutmen baru lagi. Sedangkan bagi PNS yang di bawah standar kompetensi, suka atau tidak suka mesti dilakukan pensiun dini.

"Jadi meski ada rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan, tidak akan membuat jumlah PNS membengkak karena diimbangi dengan adanya pensiun dini bagi PNS yang di bawah standar kompetensi. Namun untuk melakukan pensiun dini harus hati-hati, harus ada standar baku untuk mengukur standar kompetensi PNS-nya," paparnya. (esy/jpnn)

* Klik disini untuk melihat Simulasi Tes CPNS

Usut Suap CPNS Muratara, Polisi Bidik KemenPAN dan RB

 
 Suasana penggerebekan kepemilikan uang Rp 1,99 miliar di depan pintu kamar 107 Hotel Nala Sea Side Pantai Panjang. Rakyat Bengkulu/JPNN.com

JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri terus mengembangkan kasus dugaan suap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Kendati sudah menyerahkan berkas tahap I, untuk tersangka Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Muratara, M. Rifai, Bareskrim berencana meminta keterangan dari pihak Kementerian Reformasi dan Birokrasi.

Pelaksana Harian Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Djoko Purwanto mengatakan KemenPAN-RB perlu diambil keterngannya karena dalam dalam proses penerimaan CPNS berkaitan erat dengan kementerian yang kini dipimpin Yudy Chrisnandi itu.

"Apa yang tadi coba kita sampaikan bahwa dengan alat bukti yang telah kita kirimkan tahap I, kita mengembangkan kasus ini dugaan modus operandi yang dipakai bagaimana merekrut CPNS. Tentunya ada aturan-aturan yang berkaitan dengan Kemenpan RB. Itu pasti kita mintakan keterangan. Dan itu salah satu bagian dari unsur pembuktian kita untuk tersangka yang ini (Rifai)," katanya di  Mabes Polri, Rabu (5/11).

Dia pun mengatakan bahwa pihaknya berencana melakukan penggeledahan di Jakarta, untuk pengembangan bukti-bukti yang sudah didapat. Namun, Djoko membantah penggeledahan itu akan dilakukan di KemenPAN-RB.

"Dengan adanya bukti yang kita dapat rencananya kita akan lakukan penggeledahan di Jakarta, bukan di KemenPAN dan RB. Terkait dengan diperiksa, pasti diperiksa (pihak KemenPAN dan RB)," kata Djoko.

Saat dikonfirmasi soal bagaimana dengan Bupati Ariskopi Ayup yang sempat diperiksa terkait kasus ini, Djoko menjawab diplomatis. "Apakah ada perkembangan sangat bergantung dari bukti penyidik," katanya.

Seperti diketahu Bupati Ariskopi pekan lalu digarap Bareskrim. Namun, Bupati membantah terlibat dalam kasus ini. (boy/jpnn)

* Klik disini untuk melihat Simulasi Tes CPNS

1.386 Pelamar Memperebutkan 85 Kursi CPNS

 

MUARA TEWEH – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Barito Utara (Batara) mengingatkan masyarakat, agar mewaspadai dan tidak mudah tergiur oleh calo, yang menjanjikan bisa meluluskan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Apalagi dengan meminta membayar sejumlah uang.

“Kami mengimbau kepada seluruh pelamar CPNS berhati – hati, termasuk dari oknum pegawai yang mengatasnamakan BKD,” terang Kepala BKD Batara, Drs H Masdulhaq MAP kepada Kalteng Pos (Grup JPNN), kemarin (5/11).

Dia memastikan proses penerimaan CPNS bebas biaya, sehingga masyarakat jangan mudah percaya kalau ada pihak yang menjanjikan bisa meloloskan dalam seleksi CPNS tahun ini.

Masdulhaq meminta semua peserta yang mendaftar dan mengikuti tes CPNS, betul – betul memahami pelaksanaan proses seleksi mulai dari pendaftaran sampai tes.

“Bagi siapapun yang menemui adanya upaya penipuan dengan modus calo bisa langsung datang ke BKD,” tukasnya.

Kepala BKD menegaskan, cukup banyak kejadian oknum yang memanfaatkan momen penerimaan CPNS untuk meraub keuntungan dengan modus penipuan.

Ia menjamin penerimaan CPNS dilakukan sesuai aturan yang berlaku, karena penilaian disesuaikan dengan ambang batas kelulusan atau passing grade. “Peserta tes dapat mengetahui nilainya, apakah sudah memenuhi passing grade atau tidak,” cetusnya.

Ditambahkan Masdulhaq, memang masih ditemukan masyarakat yang belum yakin bahwa tes CPNS memang murni. Padahal soal yang diberikan berasal dari Panselnas. “Kuncinya kalau mau lulus ya belajar, dan cepat dalam membuka internet, jangan sampai kalah dengan waktu,” urainya.

Dari jumlah pendaftar CPNS sebanyak 1.386 pelamar yang akan memperebutkan 85 formasi, terdapat 99 pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Pelaksanaan tes menggunakan Computer Asistend Tes (CAT) dimulai dari Hari Senin 10 - 14 November 2014. Kegiatan tes CAT tersebut dijadwalkan dari jam 08.00 sampai pukul 16.30 WIB. (cah)

Sumber : Jpnn.com

 

Tiga Provinsi Gagal Tetapkan UMP 2015

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengumumkan ada empat provinsi yang gagal menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2015. Yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, dan Jawa Barat.

Alasannya adalah ada ketimpangan  yang tajam antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, meski masih satu provinsi.

Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Wahyu Widodo menuturkan, kementerian tidak bisa memaksakan jika ada provinsi yang memutuskan tidak menetapkan UMP. "Itu hak mereka," katanya di Jakarta kemarin.

Sebagai gantinya provinsi-provinsi yang tidak menetapkan UMP itu dituntut untuk segera menuntaskan penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Kemenaker mematok batas akhir penetapan UMK hingga 21 November. Wahyu mengatakan saat ini masih tersisa waktu banyak bagi pemda untuk mengesahkan UMK itu.

Wahyu menceritakan alasan beberapa provinsi tadi tidak menetapkan UMP umumnya seragam. Yakni terjadi ketimpangan yang tajam antara kabupaten/kota yang ada di provinsi berikut.

"Contoh paling gampang di Jatim. Ada perbedaan yang jauh antara upah minimum di Magetan dengan di Surabaya atau daerah sekitarnya," katanya.

Sebagai contoh upah minimum 2014 di Kabupaten Magetan, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, dan Blitar (kota dan kabupaten) sebesar Rp 1 juta per bulan. Sedangkan upah minimum di Surabaya sudah mencapai Rp 2,2 juta per bulan.

"Dengan adanya jarak yang lebar ini, tidak bisa dipakai sistem UMP," katanya. Wahyu menuturkan sejak beberapa tahun terakhir, upah buruh di Jatim memang tidak berbasis provinsi.

Sementara itu, Wahyu juga menjelaskan kasus penetapan UMP di DKI Jakarta yang berlarut-larut. Jakarta merupakan satu di antara sembilan provinsi yang belum menetapkan UMP 2014.

Selain di Jakarta, provinsi yang belum menetapkan UMP tahun depan di antaranya Lampung, Banten, Bali, Papua, dan Papua Barat.

Alotnya penetapan UMP di ibu kota disebabkan tuntutan para buruh agar UMP tahun depan naik 30 persen. "UMP tidak bisa ditetapkan dengan kenaikan 30 persen, 60 persen, atau bahkan 90 persen," ujarnya.

Wahyu menuturkan, penetapan UMP di provinsi manapun harus mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD) setempat. Wahyu mendapat informasi bahwa KHL DKI Jakarta sudah selesai Oktober lalu.

Dari survei itu ditetapkan besaran KHL di Jakarta adalah Rp 2,3 juta per bulan. "Ketika buruh meminta ada uang untuk membeli susu, air minum, dan sebagainya, tentu sudah dipertimbangkan," kata dia. Wahyu tetap optimistis UMP 2014 Jakarta akan goal bulan ini juga.

Terkait dengan ancaman deadlock, Wahyu belum bisa membayangkannya. Sebab, selama ini penetapan UMP selalu bisa diambil sebelum tahun berjalan. Meski terlihat alot, pada akhirnya UMP ditetapkan. (wan/end)

Sumber : Jpnn.Com

pada :Kamis, 06 November 2014 , 06:27:00

PENGISIAN SKHUN

Diposting Tanggal: 03 November 2014

---

---

Yth. Operator sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

Menindaklanjuti perbedaan persepsi dalam pengisian data SKHUN di aplikasi Dapodikmen, maka telah dilakukan pertemuan dengan Puspendik. Dan berikut adalah surat resmi pemberitahuan dari Puspendik terkait pengisian data SKHUN di aplikasi Dapodikmen. Bahwa data SKHUN yang diisikan adalah NOMOR PESERTA UN dari SMP/MTS/PAKET B, contoh: 99-99-99-999-999-9. Berikut terlampir surat dari Puspendik

Sumber : http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/portal/web/laman/detailBerita/2014-11-03/pengisian_skhun

Pada :  03 November 2014

Sekolah Wajib Terima Siswa Pemegang KIP

 Kartu Indonesia Pintar

 

Jakarta, Kemendikbud --- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Thamrin Kasman, mengatakan, dengan diluncurkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) hari ini, Senin (3/11), maka siswa yang mendapatkan kartu tersebut berhak memperoleh layanan pendidikan. Sekolah, kata dia, wajib menerima siswa yang telah memegang KIP  ini tanpa diskriminasi.

Thamrin mengatakan, bagi pemegang KIP ini tahun pelajaran mendatang sudah bisa langsung mendaftar ke sekolah terdekat. "Jadi ketika anak datang ke sekolah dan menunjukkan kartu ini, maka sekolah tidak boleh menolak," kata Thamrin pada peluncuran KIP di Kantor Pos Pemuda, Jakarta Timur, Senin (3/11).

Thamrin mengatakan, dana yang dipakai untuk KIP ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). KIP yang dimiliki siswa ini menjadi bukti bahwa ia telah terdaftar sebagai penerima manfaat pendidikan. 

Hari ini di Jakarta KIP dan dua kartu lainnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diluncurkan di lima kantor pos di lima lokasi di Jakarta. Lokasi-lokasi tersebut adalah Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat, Kantor Pos Kebon Bawang Jakarta Utara, Kantor Pos Pemuda Jakarta Timur, Kantor Pos Mampang dan Fatmawati di Jakarta Selatan.

Untuk kantor pos Pemuda, ada 100 undangan yang disebar kepada keluarga miskin. Hingga pukul 13.00 WIB, 76 keluarga telah selesai verifikasi dan mendapatkan KIP di kantor pos tersebut. Menurut Thamrin, berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Pos Pemuda, 100 undangan tersebut diperkirakan akan selesai dilayani hingga pukul 15.00. (Aline Rogeleonick)

Sumber : Kemendikbud.go.id

Tue, 11/04/2014 - 10:35