Beberapa Tahapan Data yang perlu Di siapkan Dalam Program Perlindungan Sosial

Tahapan Penyiapan data

Permintaan data dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial akan diproses melalui 4 tahapan sebagai berikut:

Tahap-1: Administrasi

Pada tahap ini, Sekretariat TNP2K memproses surat permintaan data untuk penerbitan disposisi ke unit penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan (UPSPK). Perlu menjadi perhatian bahwa Sekretariat TNP2K hanya akan memproses surat permintaan data yang menggunakan kepala surat instansi/lembaga resmi dan ditandatangani oleh pimpinan instansi/lembaga tersebut. Untuk permintaan data individual DENGAN/TANPA nama dan alamat, surat permintaan data harus dilengkapi dengan dua dokumen pendukung sebagai berikut:

1.  Gambaran program yang akan menggunakan data individual dengan nama dan alamat. FormulirGambaran Program yang Menggunakan Data Individual Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu dapat diunduh disini.
2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa data individual dengan nama dan alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Formulir Surat Pernyataan Pemanfaatan Data dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial dapat diunduh disini.

Apabila surat permintaan data belum memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas, maka Sekretariat TNP2K melalui UPSPK akan menghubungi instansi/lembaga pemohon – apabila alamat dan nama kontak instansi/lembaga dicantumkan – untuk menginformasikan syarat-syarat administrasi yang masih perlu dilengkapi.

Tahap-2: Konsultasi

Setelah syarat administrasi untuk permintaan data dari Basis Data Terpadu dilengkapi, maka Sekretariat TNP2K akan menerbitkan disposisi kepada UPSPK untuk menindaklanjuti permintaan data tersebut. Setelah disposisi diterima, tim UPSPK akan menghubungi kontak yang ditunjuk oleh instansi/lembaga pemohon untuk melakukan klarifikasi terkait detil data yang diperlukan, termasuk variabel-variabel data yang dibutuhkan dan dapat disediakan oleh Basis Data Terpadu, format data yang dapat dikelola oleh instansi/lembaga pemohon, dan cara pengiriman/penyerahan data kepada pemohon. Informasi detil mengenai data yang diperlukan ini akan didokumentasikan dan diproses untuk persetujuan internal TNP2K.

Tahap-3: Pengolahan Data

Tim Sistem Pengelolaan Informasi (Management Information System/MIS) akan menarik dan mengolah data/variabel data dari Basis Data Terpadu sesuai dengan informasi detil mengenai data yang telah dikonsultasikan dengan pemohon dan mendapatkan persetujuan internal TNP2K. Proses pengolahan data memerlukan waktu 2-4 hari, tergantung pada format data yang diminta oleh pemohon. Data dalam formal SQL dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari, sedangkan data dalam format Excell dapat memerlukan waktu hingga 4 hari untuk pengolahannya. Setelah pengolahan data selesai, data yang tersedia akan dicek oleh 2 tim yang berbeda di dalam UPSPK untuk memastikan kelengkapan data sesuai dengan permintaan pemohon. Proses pemeriksaan ini diselesaikan dalam waktu 1 hari setelah data selesai diolah oleh tim MIS. Data yang telah dicek dan dapat dipastikan kelengkapannya akan disalin ke compact disc (CD) dan diberi label identitas dan registrasi.

Tahap-4: Pengiriman / Penyerahan Data

Salinan data dalam CD (CD Data) dapat diserahkan kepada pemohon melalui pos atau secara langsung kepada pemohon apabila pemohon datang ke kantor TNP2K. UPSPK akan menghubungi instansi/lembaga pemohon untuk memberitahukan bila data sudah dapat diambil atau akan dikirimkan. Setiap data yang disediakan oleh UPSPK dilengkapi dengan kata-kunci (password) untuk membuka. Informasi kata-kunci akan diberikan langsung kepada pemohon apabila pemohon datang ke kantor TNP2K untuk mengambil CD Data. Apabila CD Data dikirimkan melalui pos, maka informasi kata-kunci (password) akan dikirimkan melalui surat-elektronik (e-mail) kepada staf yang telah ditunjuk resmi oleh instansi/lembaga pemohon sebagai penanggung-jawab data.

Pengamat Anggap Jokowi Bukan yang Dulu Lagi

JAKARTA - Berbagai pernyataan Joko Widodo setelah diambil sumpah dan janjinya sebagai Presiden RI dinilai sulit untuk dipahami. Menurut pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia (UI), Agustian B Prasetya, cara bicara dan isi pernyataan presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu mengesankan sebagai sosok orang super-pintar.

"Pernyataan Presiden Jokowi tidak lagi seperti bicara dengan ibu-ibu pedagang sayur di berbagai pasar kumuh saat jadi Gubernur DKI Jakarta," ujar Prasetya dalam diskusi di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (7/11).

Dari pengamatan Prasetya, cara komunikasi Jokowi sudah tidak seperti dulu lagi. Sebab, kini Jokowi tidak menunjukkan sosok aslinya dan cara berkomunikasinya pun semakin sulit dipahami.

"Menurut saya, cara komunikasi Jokowi dengan rakyat Indonesia tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti jadi walikota atau gubernur, pernyataannya rumit," tegasnya.

Dalam konteks wacana kenaikkan harga BBM misalnya, Prasetya menilai pernyataan Jokowi tentang penggunaan kata “bakar-bakar duit” untuk subsidi. "Padahal yang namanya subsidi negara terhadap rakyat hal biasa dan tidak usah juga dimusuhi," tegasnya.

Padahal, kata Prasetya, dalam sejarah kepresiden RI hanya BJ Habibie saja tidak sempat menaikkan harga BBM. Sementara presiden lainnya pernah menaikkan harga BBM,

Karenanya Prasetya mengingatkan Jokowi agar hanya sibuk melakukan pencitraan. Termasuk dengan program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Tiga kartu pintar itu jangan sampai jadi alat pencitraan atau sekedar foto-foto dengan masyarakat miskin. Jokowi harus sudah sampai di ujung dan memastikan rakyat akan lebih sehat, cerdas dan sejahtera dengan kartu itu," pungkasnya.(fas/jpnn)

INFO PTK Per Tanggal 06 November 2014

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK 
DIREKTORAT P2TK DIKDAS 
TAHUN ANGGARAN 2014 
Per Tanggal 06 November 2014

cliik Link ini untuk download :

Data TPP - 06112014

Shared with Dropbox

DROPBOX.COM

Penuhi Kebutuhan Pilot di Indonesia, IIFA Dirikan Sekolah Pen

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik turut mendorong majunya industri penerbangan di Indonesia. Pesawat dijadikan moda transportasi andalan karena bisa memangkas waktu jarak tempuh paling cepat, dibanding melalui jalur darat maupun udara.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Komisaris Indonesia International Flight Academy (IIFA), Omar Slamet mengatakan kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya yakni dengan mensiapkan kebutuhan jumlah pilot di Indonesia.

"Dalam 10 tahun ke depan Asia Pasifik butuh 250 ribu pilot, pangsa pasar industri penerbangan di dunia mencapai 40 persen, namun tampaknya tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah pilot di Indonesia," beber Omar dalam acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014 di JCC, Jakarta, Rabu (5/11).

Terlebih Omar menyebut, beberapa sekolah penerbangan mempunyai kapasitas penerimaan pilot yang terbatas. Padahal permintaan dari industri penerbangan nasional melonjak hingga dua kali lipatnya.

"Kapasitasnya hanya 400 pilot, tapi demandnya hingga dua kali lipat, jadi pilot dari luar didatangkan," ungkapnya.

Karena itu, pihaknya ikut serta untuk meningkatkan jumlah pilot di Indonesia dengan membuka sekolah penerbangan bernama Indonesia International Flight Academy (IIFA), yang baru didirikan sejak tahun 2013. Setidaknya dalam setahun IIFA bisa melahirkan sebanyak 36 pilot yang sudah siap diperkerjakan.

"Baru tahun lalu kita dirikan, lokasi basenya di Sumenep, Jawa Timur. Satu batch mempunyai sembilan calon pilot, dalam satu tahun dibatasi hanya empat angkatan sehingga kapasitasnya sebanyak 36 pilot pertahun, sehingga rasio seimbang dari segi keamanan dan kualitas. Kita nggak main asal mendidik, tapi juga memenuhi kebutuhan rohani mereka," tandasnya. (chi/jpnn)

Registrasi Operator di SDM-PDSP

 Untuk operator Sekolah maupun UPTD kecamatan, Diharapkan Registrasi pada halaman link :
http://sdm.data.kemdikbud.go.id/
http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=pegawai/operatorbaru

• Registrasi Operator

Registrasi Operator Sekolah

Kolom dengan tanda * harus diisi.

Nama Lengkap *

Email Pribadi *

Password *

Konfirmasi Password *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Jenis Kelamin *

Laki-laki   Perempuan

Provinsi *

Kabupaten *

Kecamatan *

Sekolah *

Surat Penugasan *

No Handphone *

 

Jongla Instant Messenger Gandeng XL

 

Chief Executive Officer Jongla, Riku Saminen, didampingi Business Development and Partner Director Henry P Simangunsong sedang memperlihatkan aplikasi Jongla Instant Messager dengan sticker interaktif di Senayan City, Jakarta, Rabu (5/11). Foto Yessy Artada/JPNN.com

JAKARTA - Jongla, layanan lintas platform yang cepat dan tidak berbayar, mengandeng PT XL Axiata Tbk (XL) untuk memudahkan masyarakat di Indonesia melakukan transaksi konten digital di aplikasi Jongla dengan menggunakan pulsa XL.

Dengan layanan pesan instan dan berbagi berkas media, Jongla menawarkan lapisan tambahan personalisasi, fitur sosial dan kemampuan untuk berbagi 'stiker bergerak dan bersuara' yang bisa diunduh secara gratis di iOS, Android, Windows, dan Firefox.

"Jongla adalah sebuah aplikasi layanan pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang yang mereka inginkan, kapan pun dan dari manapun mereka berada. Inilah yang membedakan Jongla dengan layanan pesan instan lainnya, kaya akan fitur yang menarik," ujar Chief Executive Officer Jongla, Riku Salminen di Senayan City, Jakarta, Rabu (5/11).

Dengan keunikan fitur dan platform yang Jongla tawarkan, Riku juga optimistis mampu menarik minat masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu dari tiga aplikasi chat yang paling sering digunakan di Indonesia pada akhir 2015.

"Misi kami adalah untuk menawarkan layanan yang cepat, menyenangkan dan gratis ke lebih banyak orang di seluruh dunia dan layanan lintas-platform teknologi terbaik kami akan membantu mendorong hal ini," terangnya.

Di tempat yang sama, Digital Entertainment XL, Revie Sylviana mengatakan, kemitraan dengan Jongla ini merupakan wujud keseriusan XL untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dengan Internet melalui layanan pesan cepat atau instant messaging yang mudah dan nyaman digunakan. 

"Kami terkesan dengan cakupan Jongla yang lintas platform, desain yang menarik, fitur yang berbeda dengan layanan pesan instan lainnya dan pengalaman pengguna yang teroptimilisasi, membuat layanan pesan instan Jongla benar-benar unik. Ini adalah pasangan sempurna bagi XL dan kami berharap ke depannya kerjasama ini akan berkembang," harap dia.

Selain gratis dalam mengirim jumlah pesan ke seluruh kontak, Jongla memastikan keamanan pesan yang dikirimkan. Pengguna juga dapat dengan mudah melihat mana teman-teman mereka sedang online, offline atau mengetik pesan kembali.

Untuk melakukan transaksi pembelian konten Digital Jongla IM dengan menggunakan Pulsa XL, pelanggan cukup masuk ke dalam toko Jongla dan pilih bayar denga pulsa telepon. Pengguna juga dapat melakukan pembelian konten digital atau stiker langsung menggunakan pulsa. Pelanggan mulai bisa mengakses layanan baru ini mulai 13 Oktober 2014. (chi/jpnn)

Susi Ingin Berhenti Merokok, Menkes Kirim Surat

JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi sorotan media sosial beberapa waktu lalu karena tertangkap kamera sedang merokok. Namun pada Sabtu lalu, menteri nyentrik ini mengaku berusaha keras untuk berhenti merokok.

Mendengar hal ini, Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek, SpM(K) ‎pun mengaku mengapresiasi niat tersebut.

"Kami apresiasi beliau (Menteri Susi) yang sudah mau mulai berhenti merokok," tutur Menkes singkat.

Sebagai bentuk apresiasi, dirinya pun sudah menyurati Menteri Susi. Sebab, menteri yang berhasil berhenti merokok tentunya akan menjadi contoh baik bagi masyarakat.

"Saya kirim surat ucapan terima kasih. Karena itu (berhenti merokok) tidak hanya baik untuk rakyat tetapi baik untuk dirinya sendiri," sambungnya lagi.

Ia juga mengingatkan bahwa merokok bagi siapapun tidak dibenarkan. Sebab merokok, apalagi di tempat umum, akan memberi contoh yang tidak baik bagi anak-anak.

"Yang penting jangan didik anak kita untuk merokok," tandasnya.

Niat Menteri Susi berhenti merokok disampaikan di hadapan ratusan warga Pangandaran pada Sabtu (1/11). "Saya ingin berhenti merokok, sedang berusaha, tapi tidak akan bisa sekaligus," ujarnya.

Niat itu dipraktikkannya degan mengurangi jatah rokoknya. Misalnya dengan tidak selalu merokok melainkan hanya merokok setiap empat jam sekali. (dot)

Susi Ancam Mundur dari Menteri

Jika Birokrasi Terus Bergerak Lambat
Susi Ancam Mundur dari Menteri

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat bertemu Ketua DPD Irman Gusman. Foto: Ricardo/JPNN

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan, akan mundur dari jabatannya sebagai menteri jika birokrasi terus menerus bergerak lambat dalam merespon kebijakan yang mendukung para nelayan.

Hal tersebut disampaikan Susi saat memenuhi undangan rapat kerja dengan Komite II DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (5/11).

“Kalau Susi yang dibilang macan ompong tidak apa, tapi ini kan Susi sebagai menteri yang merepresentasikan negara. Jadi, artinya negara yang macan ompong dong, ya saya nggak mungkin begitu. Lebih baik saya mundur saja,” tegas Susi dalam keterangan tertulis Pemberitaan DPD RI.

Lebih lanjut Susi mengatakan, dirinya geram dengan kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Untuk itu, pihak telah selesai membuat peraturan mengenai moratorium penangkapan ikan dengan kapal besar di seluruh perairan Indonesia.

“Saya berharap peraturan ini bisa disahkan Menteri Hukum dan HAM dalam beberapa hari ke depan,” harap dia.

Wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku sudah mengantongi restu Presiden Joko Widodo untuk moratorium semua kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. “Pak Jokowi  akan mendukung semua kebijakan tentang moratorium kelautan,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Irman Gusman mengaku mendukung upaya Menteri Kelautan dan Perikanan dalam merealisasikan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di dalam negeri yang berkelanjutan.  

“Saya berharap dengan tekad dan kerja keras Menteri Kelautan dan Perikanan, maka pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor perikanan dan kelautan akan terwujud,” tegas dia. (fdi)

Fokus Kerja Menteri Siti Nurbaya

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfokuskan program kerja 2015 kepada masalah sampah, rehabilitasi hutan, dan resolusi konflik sosial. Ketiga hal tersebut merupakan persoalan penting yang perlu diselesaikan.

“Pada program kerja 2015, kami akan memfokuskan soal sampah, rehabilitasi hutan, dan resolusi konflik atau masyarakat adat di hutan,” ucap Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komite II DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurutnya, persoalan sampah menjadi perhatian Kementerian LH dan Kehutanan. Lantaran, sampah harus dikelola bersama-sama masyarakat, bukan hanya kementerian saja.  “‎Rehabilitasi hutan juga difokuskan,” cetus Siti.

Selain itu, fokus kerja selanjutnya adalah soal tata batas wilayah hutan. Karena resolusi konflik yang terjadi di level bawah yaitu soal penguasaan sumber daya alam (SDA). “Masyarakat adat juga penting untuk kita sorot,” tegas Siti.

Siti menilai, bahwa yang kurang dari program kerja 2014 adalah pada aspek kampanye publik. Untuk itu, kali ini masyarakat harus dikampanyekan untuk menjaga lingkungan.‎

“Juga regulasi-regulasinya yang harus dekat pada perlindungan masyarakat, jadi jangan hanya prosedural,” lontar dia.‎

Selain itu, ia mengaku menggunakan metode blusukan ala Joko Widodo (Jokowi) untuk bekerja menjalankan programnya. Menurutnya, blusukan bisa menjadi alat pencarian solusi di satu tempat yang bisa dijadikan contoh untuk mencari solusi di tempat lain.

“Model blusukannya Pak Joko Widodo melihat masalah dan cara menyelesaikan masalahnya menjadi contoh menyelesaikan persoalan problem serupa di berbagai tempat,” tutur Siti.

Ia menambahkan, blusukan diartikannya sebagai usaha untuk menunjuk titik lokasi tertentu, demi penyelesaian problema di titik-titik lain yang punya masalah serupa.‎

Siti juga mengatakan, bahwa semua menteri bakal menggunakan metode blusukan. “Karena semua menteri seperti itu, dan faktanya itu dirasakan rakyat. Pendekatan utamanya seperti itu,” ujarnya. (fdi)

Moratorium CPNS Ditentang, Yuddy

JAKARTA - Kabar gembira, khususnya bagi tenaga honorer. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan tidak akan ada moratorium (penghentian sementara) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (medis).

Alasannya, karena jumlah kedua formasi tersebut masih kurang dan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

”Yang banyak dikhawatirkan kan moratorium terhadap guru-guru honorer dan pegawai-pegawai medis. Itu nggak ada moratorium. Jadi untuk komposisi terbesar kita tetap laksanakan (pengangkatan PNS),” katanya kepada wartawan saat menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk melaporkan harta kekayaannya, kemarin.

Karena itu, dia meminta kepada guru–guru honorer, calon PNS yang sedang mengikuti ujian agar tidak perlu  khawatir karena tidak terkena moratorium.

Saat ini, dirinya sedang mengkaji secara mendalam perihal adanya moratorium CPNS yang rencananya akan diberlakukan mulai 2015 nanti selama 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan moratorium itu sambungnya tentu untuk menekan biaya belanja pegawai yang lumayan cukup besar.  

”Jadi guru–guru honorer, calon–calon PNS medis yang sedang tes, (moratorium) itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi tenang – tenang saja,” paparnya.

Yuddy mengakui adanya moratorium CPNS mendapatkan reaksi dari sejumlah pihak. Bahkan laporan yang diterimanya sejauh ini, ada sejumlah Pemerintah Daerah yang tidak sependapat dengan moratorium tersebut.

Sayangnya, dirinya enggan menyebutkan daerah mana saja yang menolak adanya moratorium itu. Dan menurutnya hal itu sebuah kewajaran.

”Mungkin mereka belum paham. Moratorium itu untuk melihat satu kebijakan bisa dilanjutkan atau tidak, efektif atau tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang juga tercatat sebagai dosen di berbagai Perguruan Tinggi ini menambahkan KemenPAN tengah berupaya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan PNS baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan audit internal baik secara organisasi atau kelembagaan untuk mengetahui beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan, kira–kira berapa pegawai yang dibutuhkan. (sar)

* Klik disini untuk melihat Simulasi Tes CPNS

KIS Tidak untuk Guru Honorer

JAKARTA - Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek menegaskan, tidak ada perbedaan antara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN).

Meski begitu, kata Menkes, KIS tidak diberikan kepada guru honorer. Hal itu dikatakan Menkes saat jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Rabu (5/11).

"Tidak berbeda sama sekali pelayanan kesehatannya. Yang punya KIS, Kartu BPJS atau bahkan kartu Jamkesmas dan Kartu Askes, akan mendapatkan pelayanan yang sama. KIS tidak membeda-bedakan status sosial masyarakat," terang Menkes.

Nila mengatakan, yang berbeda hanya pada cakupan kartu-kartu tersebut. Jika JKN, Jamkesmas atau Askes hanya menyentuh kalangan tertentu, maka KIS akan mengcover hingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti Penderita psikiotik, anak jalanan, penghuni panti asuhan, panti jompo, dan gelandangan, mereka akan tercover oleh KIS.

Namun, tidak buat guru honorer. "Guru honorer belum masuk kategori penerima KIS. Meskipun, dari segi ekonominya masih di bawah standar," ujarnya.

Hubungannya dengan BPJS, sambung Menkes, BPJS adalah penyelenggara KIS, "KIS  diselanggarakan oleh BPJS kesehatan, tapi kedepannya, kita akan merubahnya menjadi KIS, prosesnya bertahap," ujar Nila.

Nila juga mengungkapkan, kelebihan lain dari KIS, seperti  memberikan tambaham manfaat layanan preventif, promotif, intensif, dan terintegrasi.

"Untuk memperkuat layanan tersebut, harus dimulai dari masyarakat sendiri, dan petugas medis yang berada di lingkungan masyarakat, seperti puskesmas dan posyandu, edukasi masyarakat itu penting," ujarnya.

Hal senada diucapkan Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Akmal Taher. Dia mengatakan perbedaan antara KIS dan‎ JKN terletak pada segi manfaat dan cakupannya. Cakupan KIS dikatakan lebih luas dengan adanya tambahan 1,7 juta orang yang termasuk ke dalam golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Menurut Ahmal, untuk memperkuat promotif dan preventif tentunya harus memperkuat penyedia layanan kesehatan di tingkat dasar seperti puskesmas Karena itulah, fokus program KIS nantinya akan lebih banyak ke bidang promotif, preventif, dan deteksi dini.

Terkait pelaksana program KIS, Ahmal mengatakan, seluruh rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS, harus melayani pemegang Kartu KIS dengan pelayanan yang seimbang.

"Kalau ada RS atau Puskesmas yang tidak menaati peraturan atau menyia-nyiakan pasien akan kami tegur. Kalau perlu dicopot kerjasamanya," tegas Akmal.

Sementara itu, menanggapi status UU KIS, yang belakangan ini menjadi sorotan DPR, Akmal menegaskan, Ada dua undang-undang yang menjadi dasar hukum KIS yaitu Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS.

"Namun, Pada prinsipnya KIS akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu, anak jalanan, gelandangan, dan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34," pungkasnya. (cr2)

Tambrauw Tolak Moratorium CPNS

SORONG - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk melakukan  moratorium penerimaan  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama lima tahun menimbulkan reaksi penolakan dari sejumlah kepala daerah di tanah air.

Pasalnya, sejumlah daerah merasa masih  butuh adanya penerimaan CPNS. Seperti di  Kabupaten  Tambrauw, Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Setda Kabupaten Tambrauw, Dra Maria Agnes Hae, M.Si,  mengatakan, Kabupaten Tambrauw  termasuk daerah pemekaran baru yang usianya baru 6 tahun.

Karena itu hingga saat ini Pemkab Tambrauw masih membutuhkan sumber daya manusia  (SDM) yang mumpuni untuk menunjang dan mendukung pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tambrauw.

“Kami di tanah Papua, khususnya di daerah pemekaran baru masih membutuhkan SDM (pegawai red) yang banyak, sampai saat ini pegawai definitif (PNS) di Tambrauw belum sampai  1.000 orang.  Kalau ditambah dengan tenaga yang diperbantukan termasuk CPNS  itu baru sampai 1.000 orang,” terang Maria Agnes.

Menurutnya,  moratorium  CPNS belum cocok diterapkan pada daerah pemekaran seperti di Kabupaten Tambrauw. (rat)

PNS Mutu Rendah Harus Dipensiunkan Dini

 

JAKARTA--Pelaksanaan moratorium CPNS yang rencananya dilaksanakan tahun depan harus memperhatikan tiga aspek utama. Yaitu jumlah PNS, penyebaran, dan kualitas.

Menurut Mantan Wakil MenPAN-RB Eko Prasojo, dengan melakukan kajian tiga aspek tersebut moratorium semakin mudah dilaksanakan.

"Sebenarnya masalah aparatur di Indonesia itu ada di jumlah, penyebaran yang tidak merata, serta kualitas PNS yang variatif," kata Eko kepada JPNN, Rabu (5/11).

Dari sisi jumlah, PNS di Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunai. Namun jika dilihat kualitas, banyak PNS di Indonesia yang di bawah standar kompetensi. Sedangkan dari penyebaran, sangat tidak merata.

Di daerah perkotaan, saking menumpuknya pegawai, satu pekerjaan ditangani tiga sampai empat PNS. Sebaliknya di daerah terpencil, satu PNS mengerjakan lebih dari tiga pekerjaan.

"Nah ini dulu yang harus dibenahi. Kalau sudah diatur misalnya dengan peningkatan kompetensi PNS lewat diklat atau pelatihan, redistribusi pegawai atau mutasi pegawai antar instansi, baru kemudian bisa diketahui apakah PNS kita berlebih atau tidak," tutur pria bergelar profesor itu.

Kalau ternyata PNS kita berlebih, namun untuk jabatan tertentu kurang misalnya guru dan tenaga kesehatan, mau tidak mau harus rekrutmen baru lagi. Sedangkan bagi PNS yang di bawah standar kompetensi, suka atau tidak suka mesti dilakukan pensiun dini.

"Jadi meski ada rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan, tidak akan membuat jumlah PNS membengkak karena diimbangi dengan adanya pensiun dini bagi PNS yang di bawah standar kompetensi. Namun untuk melakukan pensiun dini harus hati-hati, harus ada standar baku untuk mengukur standar kompetensi PNS-nya," paparnya. (esy/jpnn)

* Klik disini untuk melihat Simulasi Tes CPNS

1.386 Pelamar Memperebutkan 85 Kursi CPNS

 

MUARA TEWEH – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Barito Utara (Batara) mengingatkan masyarakat, agar mewaspadai dan tidak mudah tergiur oleh calo, yang menjanjikan bisa meluluskan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Apalagi dengan meminta membayar sejumlah uang.

“Kami mengimbau kepada seluruh pelamar CPNS berhati – hati, termasuk dari oknum pegawai yang mengatasnamakan BKD,” terang Kepala BKD Batara, Drs H Masdulhaq MAP kepada Kalteng Pos (Grup JPNN), kemarin (5/11).

Dia memastikan proses penerimaan CPNS bebas biaya, sehingga masyarakat jangan mudah percaya kalau ada pihak yang menjanjikan bisa meloloskan dalam seleksi CPNS tahun ini.

Masdulhaq meminta semua peserta yang mendaftar dan mengikuti tes CPNS, betul – betul memahami pelaksanaan proses seleksi mulai dari pendaftaran sampai tes.

“Bagi siapapun yang menemui adanya upaya penipuan dengan modus calo bisa langsung datang ke BKD,” tukasnya.

Kepala BKD menegaskan, cukup banyak kejadian oknum yang memanfaatkan momen penerimaan CPNS untuk meraub keuntungan dengan modus penipuan.

Ia menjamin penerimaan CPNS dilakukan sesuai aturan yang berlaku, karena penilaian disesuaikan dengan ambang batas kelulusan atau passing grade. “Peserta tes dapat mengetahui nilainya, apakah sudah memenuhi passing grade atau tidak,” cetusnya.

Ditambahkan Masdulhaq, memang masih ditemukan masyarakat yang belum yakin bahwa tes CPNS memang murni. Padahal soal yang diberikan berasal dari Panselnas. “Kuncinya kalau mau lulus ya belajar, dan cepat dalam membuka internet, jangan sampai kalah dengan waktu,” urainya.

Dari jumlah pendaftar CPNS sebanyak 1.386 pelamar yang akan memperebutkan 85 formasi, terdapat 99 pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Pelaksanaan tes menggunakan Computer Asistend Tes (CAT) dimulai dari Hari Senin 10 - 14 November 2014. Kegiatan tes CAT tersebut dijadwalkan dari jam 08.00 sampai pukul 16.30 WIB. (cah)

Sumber : Jpnn.com

 

PEMUTAKHIRAN APLIKASI DAPODIKMEN VERSI 8.1.0

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/node/3399

Posted Fri, 10/24/2014 - 15:57 by sidiknas

Tanggal: 

Fri, 10/24/2014 (All day)

Sehubungan dengan persiapan penjaringan data calon peserta Ujian Nasional jenjang Pendidikan menengah Tahun 2015 Melalui Aplikasi Dapodikmen dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

• Penjaringan data sekolah menengah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi DAPODIKMEN versi 8.1.0 mulai tanggal 27 Oktober 2014, yang dapat didownload di: http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id

Lampiran: 

PEMUTAKHIRAN APLIKASI DAPODIKMEN VERSI 8.1.0

Hasil Seminar Nasional Kebudayaan: Wujudkan Revolusi Mental Perlu Gerakan Nasional

 Kebudayaan

Jakarta, Kemendikbud --- Mewujudkan revolusi mental perlu gerakan nasional pada dua tataran sosial politik, yaitu para pejabat dan rakyat sebagai warga negara. Ide tersebut muncul pada seminar nasional kebudayaan yang bertema ‘Paradigma Baru Strategi Kebudayaan Indonesia’ di Jakarta, Oktober lalu.

Seminar yang mendatangkan berbagai pembicara dari bermacam bidang ini menyimpulkan bahwa perubahan harus diarahkan pada kedua tataran tersebut, yaitu bagaimana penguasa menjadi pelindung dan pelayan publik yang cakap dan santun, dan bagaimana rakyat dapat menjadi warga negara yang terlindungi, terjamin hak-haknya, dan bertanggung jawab pada lingkungannya.

Dalam seminar ini juga disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting untuk mewujudkan revolusi mental. Karena itu, diperlukan lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan guru yang punya wawasan pedagogis kuat, serta mendesain pendidikan dasar dengan memberikan porsi pada guru sebagai pedagog. Guru harus bisa menjadi teman uang memungkinkan murid dekat dan akrab, serta mampu memberikan inspirasi dengan contoh-contoh konkret.

Kesimpulan tersebut menjawab perspektif bidang pendidikan yang disampaikan oleh Sunaryo Kartadinata. Ia menilai telah terjadi pelemahan kontribusi pemikiran terutama terkait dengan penumbuhan jiwa kompetisi yang konstruktif. Pendidikan selama ini terkesan masih normatif, belum mengakomodasi input dari budaya lokal.

Dari segi penegakan hukum, perlu melakukan rekruitmen dengan cara baru. Selain itu, untuk membentuk insane hukum yang baik dan professional perlu dirunut sejak menempuh pendidikan hukum. Perlu ada masa transisi selama berbulan-bulan sebagai pendidikan perguruan tinggi hukum untuk menempatkan mereka dalam jenjang karir yang cocok, seperti pengacara, hakim, atau jaksa.

Di bidang kebudayaan, perlu pendekatan yang lebih tepat dalam upaya untuk menanggulangi masalah sosial politik yang berkembang saat ini. Upaya pendidikan melalui jalur budaya berupa penanaman nilai budaya dapat disemaikan melalui karya sastra dan seni. Untuk itu, perlu difasilitasi untuk tumbuh kembangnya kesusasteraan dan kesenian yang tidak saja memiliki nilai estetika tinggi tetapi juga etika dan moralitas yang kontekstual.

Pandangan para pakar dari berbagai bidang ini menyiratkan pentingnya mendudukkan revolusi mental tidak hanya pada tataran gagasan dan mentalitas semata, melainkan menurunkannya dalam praksis nyata sehari-hari, sehingga dapat betul-betul mengubah masyarakat Indonesia menjadi lebih unggul dan berkarakter. (Aline Rogeleonick/Sumber: Balitbang)

sumber : Kemendikbud.go.id

Wed, 11/05/2014 - 12:37

Paradigma Baru Strategi Kebudayaan Indonesia

Kebudayaan

Jakarta, Kemendikbud --- Gagasan mengenai ‘Revolusi Mental’ dilandasi kenyataan bahwa bangsa Indonesia meskipun secara ekonomi telah mencapai kemajuan, akan tetapi belum mampu menjadi bangsa berkarakter. Sejumlah kebiasaan yang dianggap bersumber dari mentalitas negatif masih berlangsung hingga sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan terhadap hukum, sifat rakus, ingin menang sendiri, dan oportunis. Kenyataan ini memperlihatkan pentingnya revolusi mental sebagai paradigm baru dalam mewujudkan strategi kebudayaan Indonesia.

Demikian salah satu simpulan yang mengemuka dalam seminar nasional kebudayaan 2014 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 13-15 Oktober lalu di Jakarta. Seminar yang mengangkat tema “Paradigma Baru Strategi Kebudayaan Indonesia” ini menghadirkan para pakar dan akhi di bidang masing-masing untuk berbicara mengenai revolusi mental dan strategi kebudayaan.

Dari resume dan rekomendasi hasil seminar yang diterima www.kemdikbud.go.id, dalam kegiatan yang menghadirkan para pakar dan ahli ini, revolusi mental didefinisikan dalam berbagai perspektif. Karlina Supelli misalnya, menganggap bahwa revolusi mental merupakan upaya untuk mengubah kebiasaan dan kerangka pemikiran sehari-hari masyarakat yang berdampak luas bagi publik. Romo Benny Susetyo menggarisbawahi pentingnya menghasilkan manusia merdeka dengan cara mendidik manusia yang mengerti dirinya dan mengerti keIndonesiaannya. Rumusan tentang revolusi mental oleh Romo Benny ini merujuk kepada konsep manusia pasca-Indonesia yang pernah digagas oleh Romo Mangunwijaya.

Dari perspektif etika politik, Haryatmoko mengatakan pentingnya melakukan transformasi pemahaman mengenai politik dari isu kekuasaan menjadi pelayan publik. Hal ini berarti ada upaya untuk mengubah orientasi dan kepentingan individual (baik pada penguasa maupun warga negara) untuk lebih memperhatikan kepentingan publik, yang dilakukan secara kolektif.

Hal-hal mendasar yang menjadikan revolusi mental menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan dijelaskan dalam berbagai perspektif. Dari sisi sejarah, Sri Margana menyoroti bahwa transformasi dari masa kerajaan feodal ke masa kemerdekaan yang lebih demokratis hanya menghasilkan kembali feodalisme baru di kalangan elite.

Menurut Pujo Semedi, hal ini berkaitan dengan aspek kultural dimana terdapat kerangka berpikir lama yang bertahan di beberapa komunitas, yang tidak cocok lagi diterapkan di masa kini. Di sisi pelaku budaya, perjumpaan sistem politik dengan ideologi pasar telah mengakibatkan perilaku elite politik menjadi berorientasi ekonomi, bukan lagi pada isu pelayanan publik.

Dalam perspektif pendidikan, Sunaryo Kartadinata menilai telah terjadi pelemahan kontribusi pemikiran terutama terkait dengan penumbuhan jiwa kompetisi yang konstruktif. Pendidikan selama ini terkesan masih normatif, belum mengakomodasi input dari budaya lokal. Sedangkan dalam konteks hukum, Saldi Isra berpendapat bahwa Indonesia mengalami persoalan conflict of interest antara pembuat hukum dan produk-produknya serta penanganan berbagai kasus hukum.

Secara umum, berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa ada persoalan yang selama ini tak terselesaikan dengan strategi pembangunan yang berbasis pada ekonomi dan penyediaan infrastruktur saja. Dengan kata lain, perlu pembangunan dengan perspektif kebudayaan. (Aline Rogeleonick/Sumber: Balitbang)

Wed, 11/05/2014 - 12:29

Tiga Nama Calon Sekda Banten Tunggu Keputusan TPA

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riadmadji, mengatakan proses pemilihan calon Sekretaris Daerah Provinsi Banten, telah selesai di lembaganya dan telah diserahkan ke tim penilai akhir (TPA), yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun kapan TPA menyerahkan hasil kajian kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan Keputusan Presiden pengangkatan, Dodi belum mengetahuinya. Karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan TPA dan Presiden Joko Widodo.

“Kalau di sini (Kemendagri,red) prosesnya sudah selesai. Kita cepat kok. Jadi begitu tiga nama diusulkan beberapa waktu lalu, itu kita langsung kaji dan kemudian diserahkan ke TPA. Jadi sekarang itu sudah di TPA,” katanya menjawab JPNN di Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut Dodi, proses pengkajian di Kemendagri tidak memakan waktu begitu lama, karena mengingat kebutuhan. Namun prosesnya tetap sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat memilih orang yang paling tepat untuk ditempatkan sebagai sekda.

Karena itu dalam fit and proper test, tahapan yang dilakukan mulai dari  evaluasi kompetensi, integritas, pangkat, pengalaman, pendidikan dan lembaga para calon.

“Tapi Kemdagri itu hanya mengkaji hal tersebut. Untuk penetapannya sepenuhnya berada di tangan Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno mengaku telah menyerahkan tiga nama calon Sekda ke Presiden lewat Kemendagri, sekitar tiga minggu yang lalu. Masing-masing Kurdi Matin, Eneng Nurcahyati, dan Ranta Suarta.

Ketiganya diajukan setelah sebelumnya mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif yang dilakukan Pemprov Banten, dengan menggunakan jasa Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014, tentang tata cara pengisian jabatan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.(gir/jpnn)

4 Jenis Makanan Peringan Stres dan Bisa Bikin Langsing

Stres bisa datang kapan saja dan di mana saja. Stres juga dapat menurunkan sistem imun tubuh dan akhirnya menimbulkan penyakit. Akibatnya, aktivitas kita pun jadi terganggu.

Berikut ini adalah cara menghilangkan stres yang menyenangkan dan menyehatkan. Tidak perlu repot-repot liburan ke Eropa atau malah shopping barang-barang branded, tapi cukup dengan mengkonsumsi beberapa jenis makanan berikut.

1. Alpukat

"Alpukat mengandung vitamin B yang mampu menghilangakan sress serta lemak tak jenuh tunggal dan serat, yang keduanya membantu anda tetap santai," kata penulis buku, Keri Gans, seperti dilansir laman Women's Health Magazine, Selasa (4/11).

Alpukat sumber yang baik untuk potassium dan lemak tak jenuh yang membantu meningkatkan produksi serotonin. Namun perlu dibatasi konsumsinya tidak lebih dari setengah buah per hari karena alpukat memiliki kalori yang cukup tinggi.

2. Susu coklat

Susu coklat mengandung kalium yang membantu meringankan kejang otot jika anda sedang berhadapan dengan stres fisik.

3. Gandum

Kandungan vitamin B pada gandum dapat menstimulasi produksi hormon serotonin sehingga bisa menenangkan otak. Makanan satu ini sendiri termasuk dalam kategori low-fat, yang tentunya tidak akan menambah lemak dan gula di tubuh.

4. Raspberry

Buah yang satu ini mengandung antioksidan dan flavonoid yang dapat mencegah penuaan otak yang disebabkan oleh stres berat. Namun jika anda kesulitan mencari buah ini anda bisa menggantinya dengan buah strawberry.(fny/jpnn)

Berolahraga Tingkatkan Kesehatan Otak di Usia Tua

ORANG-ORANG yang tetap aktif secara fisik sampai usia tua dapat meningkatkan kesehatan otak mereka dengan mencegah penurunan materi putih otak.

Sebuah studi baru menunjukkan, materi putih otak terdiri dari fiberlike bagian sel-sel otak yang memungkinkan komunikasi antara daerah otak.
"Kami berharap bahwa ini akan mendorong orang untuk memulai perawatan yang lebih baik untuk otak mereka dengan menjadi lebih aktif," kata peneliti Agnieszka Burzynska, seperti dilansir laman Fox News, Selasa (5/11).

Dalam studi tersebut, peneliti meneliti 88 orang berusia antara 60 hingga 78 tahun yang memiliki kebugaran kardiovaskular yang rendah tapi cukup sehat.

Mereka diminta mengenakan accelerometers selama seminggu untuk melacak aktivitas fisik sehari-hari mereka, serta berapa banyak waktu mereka dihabiskan untuk duduk. Orang dewasa dianjurkan untuk melakukan setidaknya 150 menit latihan moderat atau 75 menit dari olahraga berat per minggu.

Para peneliti memeriksa scan otak dari para peserta untuk melihat bagaimana struktural suara materi putih. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan mencari lesi disebut "hyperintensities materi putih," yang umum pada orang tua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang terlibat dalam latihan moderat atau kuat, maka semakin sedikit materi lesi putih otak mereka.

Temuan ini mungkin menjelaskan mengapa para peneliti telah menemukan hubungan antara berolahraga dan fungsi kognitif yang lebih baik antara orang-orang dari usia yang lebih tua dalam studi sebelumnya.

Hasil penelitian baru menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas fisik dan menjalani gaya hidup sehat dapat bermanfaat bagi kesehatan otak.

Tidak sepenuhnya diketahui bagaimana berolahraga dapat melindungi penuaan otak dari keausan. Tetapi hal ini mungkin berkaitan antara kebugaran dan aktivitas fisik melawan perubahan vaskular yang berkaitan dengan usia yang terlibat dalam pengembangan lesi materi putih otak.  (fny/jpnn)