Tak Disubsidi, Uangnya Bisa Dipakai Gelar Piala Dunia Tiga Kali

JAKARTA - Pro-kontra rencana kenaikan BBM belakangan semakin panas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Hanura, Fauzi Amroh mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mencabut subsidi BBM. Pasalnya, biaya untuk itu dinilai sangat membebani negara.

"Kalau nggak disubsidi, negara bisa dapat Rp 276 triliun. Ibaratnya bisa tiga kali menggelar Piala Dunia kalau tidak disubsidi. Contohnya, Piala Dunia 2014 di Brazil menelan biaya sekitar Rp 100 triliun," ujarnya saat diskusi di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemarin (11/11).

Koordintor Dewan Pakar Energi Nasional Ellan Biantoro mengatakan, rencana penghapusan subsidi BBM memiliki dampak beragam. Salah satunya pemborongan dan penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum. "Dimana-mana langka nanti BBM. Spekulan bekerja, borong dan timbun," ucapnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum & Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjianto sendiri mendorong pemerintah segera menaikkan BBM bersubsidi. Pasalnya, keberadaan BBM bersubsidi dinilai memicu banyak penyelewengan.

Saat ini sudah banyak kasus penyelundupan BBM bersubsidi.  BBM dengan harga murah di Indonesia dijual oknum ke negara lain melalui perbatasan. "Kita tidak bisa mengejar lagi kalau sudah di teritorial negara lain," keluhnya.

Masalah BBM bersubsidi ini, lanjut Tedjo juga mengganggu stabilitas keamanan negeri. Ujungnya, investor ragu-ragu bekerja sama dengan pemerintah. Masyarakat yang tidak puas dengan keputusan pemerintah berpotensi memulai kekacauan.

Tedjo mencontohkan pihak pekerja yang tidak mau melihat sisi positif kebijakan pemerintah. Demo-demo buruh misalnya, dia menilai hal itu adalah dampak dari masalah sosial. "Ini yang ditakutkan investor tadi. Mereka invest ke Indonesia tapi dihantui kenaikan upah minimum provinsi," ujar Tedjo.